MANOKWARI, sorongraya.co– Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani kembali dibuat geram mendengar langsung tingkat ketidakhadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Papua Barat masih diatas 60 persen.
“Harus kita akui bahwa ASN malas ngantor ini secara presentasi masih 50 sampai 60 persen. Jadi saya harapkan bagi yang sudah terpanggil secara ikhlas melaksanakan kewajiban, mari kita tingkatkan lagi dan jangan terpengaruh dengan I*s-i*is itu,” seru Lakotani di hadapan ratusan ASN pada apel gabungan di lapangan upacara Gubernuran Papua Barat, Senin (12/3).
Wagub mengatakan, ketika memilih menjadi ASN semestinya telah memikirkan segala bentuk tanggungjawab dan tugas yang harus memiliki konsistensi dalam amanah tersbeut, jadi yang malas kantor akan dilakukan konseling khusus.
“Gubenur dan wakil gubernur punya visi dan misi. Visi dan misi ini bisa dicapai perlu ada dukungan semua ASN. Dan dukungan itu bisa optimal jika ditopang oleh kedispilinan ASN,” cetus dia.
Meskipun dari laporan kehadiran masih banyak yang lebih tidak hadir dari pada yang hadir. Tapi secara umum tingkat kehadiran apel gabungan memgalami peningkatan, sambung Lakotani. Dia menyebutkan, dalam rangka menindaklanjuti ASN malas, pihaknya melalui inspektorat dan BKD akan memanggil secara khusus untuk ditindak.
Menurutnya, sebagai ASN memiliki tugas yang tak henti-hentinya harus disadari. Untuk itu, dengan telah diserahkannya Dafrar Pelaksanaan Anggaran (DPA), setiap SKPD harus segera dilaksanakan dengan baik.
“Saya minta, ini supaya jadi perhatian dan saya tidak mau lagi mendengar banyak pegawai yang tidak hadir. Kedepan kita harapkan lebih baik lagi. Saya ingin ajak kita semua sebagai ASN punya pembanding seperti TNI-POLRI yang sangat disiplin. Mereka juga aparatur, cuman bendanya kita sipil tapi semua tugas sama sebagai aparatur negara,” tukasnya.
“Sedangkan kita tugas tidak terlalu berat dan sudah dilengkapi fasilitas yang cukup memadai. Dan kita juga barangkali perlu mengikuti contoh teman-teman ASN di Kabupaten Sorong.
Meskinya kita juga bisa, tapi karena mungkin kita mau lebih bebas,” singgungnya. Lakotani bahkan menyebutkan, pemprov Papua Barat dilengkapi kendaraan yang disiapkan untuk antar jemput ASN. Hanya saja perlu diatur baik secara tehknis dan dinformasikan secara luas terkait mobil antar jemput tersebut.
Tak hanya itu ungkapnya, semua gedung-gedung bangunan yang dibangun dengan uang rakyat semestinya digunakan dan dimanfaatkan untuk melayani masyarakat dengan baik. “Saya minta ini diperhatikan dengan baik artinya semua harus digunakan dan difungsikan dengan baik. Begitu juga gedung kantor dibangun dengan uang rakyat,” ujarnya.
Bahkan terakhir dia menyinggung, jika ada kegiatan-kegiatan yang masih bisa dilaksanakan di kantor (SKPD) masing-masing, agar tak selalu digelar di hotel. “Ini semuanya perlu saya sampikan pada apel ini dan harap menjadi perhatian bersama,” pungkas Lakotani. [ken]