Metro Tanah Papua

Training Jaringan Berbasis Online Penting Untuk Pengawasan Dana Desa

Bagikan ini:

SORONG,sorongraya.co- Pusat Konsultasi Pemerintah Daerah (PKPD) menggelar Training dan Implementasi Jaringan Berbasis Online untuk Kampung se Kabupaten Tambrauw. Kegiatan yaag diampu oleh tim IT Aplikasi Ditjen Bina Pemerintah Desa (Pemdes) Kemendagri berlangsung selama 3 hari, 24 hingga 27 Juni 2023 di Hotel Vega.

Direktur Program PKPD, Firmansyah menjelaskan, pihaknya akan melakukan proses penginstalan server yang kemudian dihubungkan ke komputer perangkat desa sehingga bisa langsung mengimput data.

” Secara otomatis datanya terpusat pada server dan dikelola oleh tim PMK sehingga laporan yang dibuat seketika bisa dilihat langsung oleh Pemerintah Pusat,” ujarnya, Sabtu, 24 Juni 2023.

Firmansyah mengaku bahwa implementasi jaringan berbasis online ini sangat penting karena efisien, akurat dan efektif.

” Inikan menyangkut uang negara, maka akan diawasi dengan benar. Hanya saja yang menjadi kendala saat ini susahnya membuat laporan, apalagi mau mengawasi sebab data belum terstandarisasi,” terangnya.

Firmansyah berharap, yang tadinya laporan dibuat dalam jangka waktu sebulan, dengan aplikasi online ini bisa lebih cepat, hanya dua hari saja.

Pada kesempatan yang sama Direktur Fasilitasi Perencanaan, Keuangan dan Aset Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Drs. Lutfi dalam sambutannya mengatakan, terkait implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 dalam rangka mempercepat kesejahteraan masyarakat, kampung akan diberikan uang untuk dikelola sesuai kebutuhan kampung dengan mengacu pada perundang-undangan.

” Ini langkah mulia dan baik sekali dilakukan pemerintah untuk memerhatikan masyarakatnya agar desa dan kampung itu tertata sehingga dapat menamabah nilai-nilai ekonomi, mempercepat kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

 

Sementara Penjabat Bupati Tambrauw, Engelbertus Kocu mengapresiasi penerapan sistem jaringan berbasis online. Menurutnya, siatem ini sangat berguna dan bermanfaat dalam melakukan pengawasan.

” Tidak hanya di Tambrauw, kabupaten lain pun penggunaan dana desa masih bermasalah. Dengan adanya Siskaudes membantu pemda maupun pempus mengawasi dana desa dengan baik,” ungkapnya.

Penjabat Bupati Tambrauw mengaku, Tambrauw memiliki 216 kampung dan 29 distrik. Masing-masing distrik mendapatkan 1 miliar rupiah tergantung jumlah penduduk serta jaraknya,” tambahnya.

” Penggunaan dana desa tergantung kesepakatan pemerintahan kampung dengan baperkam karena setiap kampung memiliki kebutuhan yang berbeda beda, makanya dituangkan dalam perencanaan penggunaan dana desa,” tutupnya.


Bagikan ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.