SORONG,sorongraya.co- Usai mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIb Sorong, Selasa, 09 Januari 2024, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa’ad bertemu 33 anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat Daya.
Dalam pertemuan tersebut Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa’ad menyampaikan sejumlah hal penting.
Penjabat Gubernur PBD, Mohammad Musa’ad mengatakan, MRP inikan merupakan lembaga strategis, suprastruktural politik penting yang ada di negara ini sehingga memiliki kewenangan yang luar biasa.
” Saya berharap, bagi teman-teman yang sudah terpilih sebagai anggota MRP dapat bekerja sesuai dengan fungsinya sehingga bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Musa’ad menambahkan, ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh MRP kedepan, yakni memproteksi hak-hak adat Orang Asli Papua (OAP). Mengawal kebijakan-kebijakan afirmasi bagi Orang Asli Papua (OAP) serta pemberdayaan OAP.
” Tiga komponen tersebut harus mampu melindungi hak adat, perempuan harus dilindungi dan merawat toleransi antar umat beragama,” kata Musa’ad.
Musa’ad mengingatkan, tugas besar itu harus dijalankan secara baik oleh MRP. Komunikasikan dengan semua institusi.
” Saya yakin MRP akan menjadi lembaga yang memiliki power dan dihargai semua pihak,” terangnya.
Bahkan Musa’ad menekan, MRP ini bukan hanya miliknya OAP, itu keliru. MRP milik semua masyarakat.
Tak hanya urusan adat saja, tetapi urusan yang bersifat umum perlu melibatkan MRP. Jadi, jangan salah kaprah jika anggota MRP adalah OAP berarti miliknya OAP.
” Tidak demikian, MRP milik semua orang mengingat tugasnya lintas suku, agama dan kultur,” kata Musa’ad.
Sementara pimpinan sementara MRP Papua Barat Daya, Mesak Mambraku menyampaikan, apa yang disampaikan penjabat gubernur PBD menjadi landasan bagi MRP melaksanakan tugas dan fungsinya.
Mesak mengaku, ada beberapa poin penting yang disampaikan penjabat gubernur PBD. Bagaimana memproteksi hak dasar masyarakat adat serta bagaimana membuat regulasi yang turunannya dari UU Otsus.
Makanya, kami menitipkan pesan kepada penjabat gubernur PBD untuk mendukung tugas dan fungsi MRP kedepan,” ujarnya.
Mesak menambahkan, guna mempercepat tugas MRP, kami akan secepatnya menyiapkan alat kelengkapan MRP.
” Pimpinan terpilih kan sudah ada, tinggal dilantik saja oleh penjabat gubernur Papua Barat Daya,” tutupnya.
