SORONG,sorongraya.co- Menyikapi dinamika yang terjadi pasca terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya dan hadirnya Penjabat Gubernur dan Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) untuk menjalankan roda pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya.
Dalam menjalankan roda pemerintahan, Penjabat Gubernur dan Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) dituntut selektif dalam menempatkan pembantunya secara profesional dan proporsional.
Karenanya perekrutan atau penempatan pejabat struktural di lingkungan pemerintah provinsi Papua Barat Daya harus sesuai dengan jenjang pangkat dan golongan.
Kendati demikian, tak boleh melupakan apa yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Artinya proses penempatan atau perekrutannya 80 persen Orang Asli Papua dan 20 persen untuk saudara-saudara kita yang lainnya,” kata pemuda Kerukunan Keluarga Besar Fategomi, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya, Abner Ijie, Jumat, 30 Desember 2022.
Abner Ijie mengingatkan kepada penjabat gubernur dan penjabat sekda, sebelum menempatkan pejabat struktural di bidangnya masing-masing, terlebih dahulu harus dilakukan kajian yang didasarkan pada jenjang kepangkatan dan golongan.
” Penempatan pejabat juga harus mewakili wilayah adat yang ada di provinsi Papua Barat Daya,” ujarnya.
Abner Ijie menambahkan, penjabat gubernur dan penjabat sekda Papua Barat Daya perlu memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap mekanisme penempatan pejabat struktural, anggota MRP dan DPR PBD.
” Hal ini perlu dilakukan sehingga tidak menimbulkan polemik, yang berdampak pada tidak berjalannya roda pemerintahan di Papua Barat Daya,” ungkapnya.
Alumni Universitas Cendrawasih (Uncen) Papua ini pun mengimbau agar Tim Deklarator memerhatikan nama-nama dalam perekrutan anggota Majelis Rakyat Papua Barat Daya dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Barat Daya
” Apabila salah melangkah, jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan suku-suku yang ada di wilayah Papua Barat Daya,” kata Abner Ijie.
Di sisi lain, hadirnya provinsi Papua Barat Daya patut disyukuri sebab perjuangan selama 16 tahun berbuah manis bagi masyarakat yang ada di wilayah Sorong Raya.
” Aspirasi ini murni dari masyarakat yang berjuang dengan tidak mendapat bantuan dari pihak manapun. Aspirasi ini tolong diperhatikan oleh Tim Deklarator Pemekaran Provinsi PBD,” kata Daud Asmuruf.
Daud Asmuruf, menambahkan, Tim Deklarator PBD harus memerhatikan pelaku perjuangan pemekaran provinsi PBD.
” Apabila nama-nama yang diusulkan untuk menempati jabatan struktural, MRP dan DPR PBD tidak diperhatikan secara baik, kami yang turut berjuang memekarkan PBD akan menduduki kantor persiapan PBD,” tegas Daud Asmuruf.
Sementara itu, Intelektual Maybrat dari Mimate, Orgenes Antoh berharap, kami tidak mau kebijakan-kebijakan yang nantinya dijalankan oleh penjabat gubernur dan penjabat sekda PBD jangan sampai mencederai hati masyarakat dikarenakan proses yang berjalan tidak merepresentasikan masyarakat yang ada di Papua Barat Daya. Perlu siingat juga bahwa perjuangan ini murni aspirasi masyarakat selama 16 tahun.
” Jangan sampai saran atau masukan dari segelintir orang yang ada membuat penjabat gubernur dan penjabat sekda PBD terbebani sehingga pemerintahan tidak berjalan maksimal,” tuturnya.
Orgenes Antoh menegaskan, jangan ada pesan sponsor dalam menjalankan roda pemerintahan di provinsi Papua Barat Daya.
” Berikanlah kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan usul dan saran dalam rangka proses penempatan orang-orangnya guna mengatur jalannya roda pemerintahan provinsi PBD,” tuturnya.
Orgenes Antoh mengajak, kedepan kita harus berpartisipasi secara baik membangun Papua secara keseluruhan sehingga tercipta persaingan yang sehat dalam membangun provinsi Papua Barat Daya.
” Mereka-mereka yang nantinya duduk sebagai pejabat harus bekerja secara baik membangun provinsi PBD,” ujarnya.
Demikian halnya dengan Partai Politik yang ada tidak perlu melakukan manuver politik dengan mem
