SORONG, sorongraya.co- Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Barat Daya, Mochammad Musa’ad gerak cepat dalam menangani banjir yang melanda Kota Sorong. Pada hari Jumat, 8 Maret 2024, Pj Gubernur Musa’ad meninjau langsung lokasi banjir dan akan menyerahkan bantuan dana sebesar Rp 500 juta kepada Penjabat Wali Kota Sorong.
“Kita harus melakukan kebijakan emergency satu atau dua hari ke depan,” tegas Pj. Gubernur Musa’ad. “Oleh karena itu, saya sudah memerintahkan Penjabat Wali Kota Sorong untuk segera menindaklanjutinya. Kami dari provinsi akan mensupport dana awalnya dan hari ini kami serahkan kepada Penjabat Wali Kota Sorong agar bisa lebih cepat.”
Musa’ad menekankan pentingnya tindakan cepat dan nyata dari pemerintah dalam membantu masyarakat yang terkena dampak banjir.
“Supaya rakyat tahu bahwa pemerintah itu ada dan siap memberikan pelayanan kepada masyarakat,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Musa’ad meminta agar Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk berkolaborasi dalam menangani banjir di Kota Sorong.
“Kita harus bersinergi untuk menangani sistem drainase agar banjir tidak terjadi setiap tahun,” tuturnya.
Bantuan dana Rp 500 juta dulu dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya diharapkan dapat membantu Pemerintah Kota Sorong dalam menangani kebutuhan darurat, seperti pengangkutan material-material yang harus dibersihkan.
“Mungkin untuk material pengangkutan sampah-sampahbyang ada di got dan material lainnya, ” tutup Musa’ad
Sementara itu Jaiz yang terkena dampak banjir di km 12 mengatakan bahwa nilai 500 juta yang di kucurkan Penjabat Gubernur ke Penjabat Wali Kota Sorong bernilai kecil.
“Kalau saya selaku salah satu warga yang terkena banjir, menanggapi terkait soal bantuan yang diluncurkan oleh PJ gubernur kepada PJ walikota untuk dalam hal ini membantu menangani banjir dengan nilai uang yang kami pikir itu terlalu kecil sih, “ujarnya kepada media ini Jumat siang.
Jaiz menambahkan nilai yang kecil namum jika Penjabat Wali Kota Sorong dapat memaksimalkan dengan baik maka nilai itu akan cukup.
“Tapi kalau misalkan PJ walikota bisa memaksimalkan baik dengan nilai uang yang di berikan PJ gubernur. Kami pikir PJ walikota cukup menyediakan tong-tong sampah yang memadai di setiap kelurahan. Itu mungkin solusi yang terbaik yang kami tawarkan selaku warga, “tambahnya.
Jaiz menilai, dampak banjir berasal dari sampah-sampah yang berhamburan di setiap tempat maupun jalan.
“Sebab dalam hal ini terkadang kami masyarakat menyalahkan pemerintah atas kurangnya perhatian menyediakan tempat-tempat sampah, terkadang juga pemerintah menyalahkan kami selaku warga kurang kesadaran, Pertanyaannya adalah siapa yang harus disalahkan dan siapa yang harus menyalahkan,”tandas Jaiz.
