Kota Sorong,sorongraya.co- Program lanjutan dari sosialisasi yang dilakukan sebelumnya, Perhimpunan Bantyan Hukum Keadilan dan Perdamaian (PBHKP) Sorong menyiapkan Polcy Brief.
” Pemaparan Polcy Brief terkait kerja-kerja dari Panitia Masyarakat Hukum Adat selama ini, yang kemudian dilanjutkan dengan kendala san solusinya,” jelas Menejer AMAHUTA, Loury Dacosta, Rabu kemarin.
Loury Dacosta menambahkan, seperti yang dijelaskan oleh Kabag Hukum Pemerintah Kabupaten Sorong Demianus Aru bahwa selama ini panitia MHA telah berjalan, hanya saja dalam SK yang ada di dalamnya terdiei dari Kepala Badan, Kepala Dinas dan Kepala Bagian.
” Mereka agak sibuk dalam menjalankan tugas, makanya kami dorong 10 panitia MHA untuk lebih aktif lagi action di lapangan,” ujaenya.
Loury Dacosta memastikan, ketika Panitia Kesekretariatan terbentuk, kerja-kerja untuk medorong lahirnya SK MHA dapat dilakukan dengan maksimal.
Ia bahkan menegaskan bahwa selama dua hari ini, tanggal 3-4 September 2024 pihaknya telah masuk pada Polcy Brief, yang mana untuk memastikan bahwa revisi terhadap Peraturan Bupati (Perbup) terkait Panitia MHA dan dimasukannya Tim Kesekretariatan.
Ketua PBHKP Sorong ini betharap, aksi yang telah dilakukan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat sebelumnya.
