SORONG,sorongraya.co- Forum Konsolidasi Daerah Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Papua Barat Daya menargetkan penurunan 1 persen angka kemiskinan ekstrem di tahun 2024.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Nunung Nuryartono mengatakan bahwa forum ini merupakan tindaklanjut dari forum konsolidasi nasional yang diadakan pada 26 Februari 2024 lalu.
” Harapannya, dengan kehadiran seluruh perwakilan dari Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Barat kita dapat mensinergikan program dan memiliki satu arah pemahaman yang sama dalam mencapai target penurunan kemiskinan ekstrem di dua provinsi ini,” kata Nunung.
Nunung menyebut, berdasarkan data, angka kemiskinan ekstrem di kedua provinsi tersebut telah turun di bawah 10 persen. Namun, ia menegaskan bahwa upaya percepatan masih perlu dilakukan.
” Sinergi program antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota harus dipastikan. Data P3K harus menjadi acuan utama mengingat sudah ada by name, by addres,” ungkapnya.
Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan (Ekbang) Papua Barat Daya, George Yarangga, memaparkan beberapa program yang telah dilakukan untuk menangani kemiskinan ekstrem di provinsi PBD.
George merinci program tersebut antara lain implementasi program perlindungan hari tua (Paitua), peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif serta pelatihan bagi masyarakat kerja.
Juga Layanan pendidikan tambahan bagi Orang Asli Papua (OAP) program kerjasama pendidikan vokasi dengan luar negeri ada 9 orang di Los Angelas dan 5 orang di Swiss.
” Angka kemiskinan ekstrem di Papua Barat Daya sudah turun menjadi 6,41 persen. Ditargetkan angkanya turun 1 persen di tahun 2024 ini,” kata George.
Mantan Penjabat Wali Kota Sorong ini menambahkan, pemerintah provinsi Papua Barat Daya juga berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam upaya mencapai target penurunan kemiskinan ekstrem di tahun 2024.
