SORONG,sorongraya.co- Sebagai pemilik hak ulayat marga Malaseme akan menyerahkan 30 hektare tanah kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk dijadikan lahan tambahan pembangunan kantor Gubernur Papua Barat Daya.
Mewakili marga Malaseme Kalabim, Robert Malasemen mengatakan, tanah seluas 30 hektare yang akan diserahkan, saat ini statusnya kan masih tanah adat.
” Di dalam tanah areal tersebut terdapat perkebunan dengan berbagai macam tanaman. Hal itu perlu diselesaikan juga,” ujar Robert Malaseme, Sabtu sore, 17 Juni 2023.
Robert berharap, pemerintah sesegera mungkin memberi ruang untuk bertemu dengan pemilik tanah. Sebelumnya kita hanya dengar dari luar. Tapi hari ini keluarga di undang.
” Jadi, kedepan, kita lebih dilibatkan dalam pembicaraan-pembicaraan selanjutnya,” kata Robert.
Robert mengaku, tanah yang saat inikan luasnya 55 hektare milik pemerintah kabupaten Sorong yang telah diserahkan ke pemerintah provinsi Papua Barat Daya.
” Nantinya, akan ada tambahan lagi 30 hektar juga untuk rencana pembangunan kantor, sedangkan 30 hektar lagi dipergunakan sebagai taman mangrove,” ujarnya.
Robert berharap, pemerintah provinsi Papua Barat Daya dapat segera mengubungi kami karena inikan tidak berhubungan dengan marga lainnya.
Sebelumnya Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Dr. Muhammad Musa’ad dalam sambutannya menyampaikan, lokasi pembangunan kantor gubernur sebenarnya berada dua kilometer dari lokasi yang sekarang.
” Setelah dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN), ternyata di lokasi yang semula diusulkan terdapat banyak sertifikat sehingga lokasinya dipindah ke lokasi yang sekarang di kilometer 16,” kata Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad.
Orang nomor satu di Papua Barat Daya itu mengaku, untuk mencari tanah yang luas di Kota Sorong ini sudah sangat susah. Makanya, sudah dikaji ada salah satu sarana olahraga bagi masyarakat Papua Barat Daya yang lahannya cukup luas sehingga cocok dijadikan lokasi pembangunan kantor gubernur Papua Barat Daya.
