MetroTanah Papua

Wasekjen Majelis Ulama Indonesia Pusat Kukuhkan Pengurus MUI PBD Masa Khidmat 2026-2031

×

Wasekjen Majelis Ulama Indonesia Pusat Kukuhkan Pengurus MUI PBD Masa Khidmat 2026-2031

Sebarkan artikel ini

SORONG, sorongraya.co– Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Dr. H. Muhammad Ziyad, M.A., mengukuhkan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua Barat Daya masa khidmat 2026-2031. Pengukuhan berlangsung di Vega Prime Hotel Sorong, Minggu (22/11/2026).

Ketua Umum MUI Papua Barat Daya, H. Abubakar Lodji, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Musyawarah Daerah (Musda) pertama MUI Provinsi Papua Barat Daya telah terlaksana dengan baik dan penuh semangat ukhuwah.

Ia mengatakan, amanah sebagai Ketua Umum MUI Papua Barat Daya untuk masa khidmat 2026-2031 diterima dengan penuh kesadaran bahwa jabatan merupakan tanggung jawab, bukan sekadar kehormatan.

“Kami menerima amanah sebagai ketua umum masa khidmat 2026-2031 dengan kesadaran jabatan adalah amanah, bukan kehormatan untuk dibanggakan,” ujarnya.

Abubakar juga mengingatkan bahwa kepemimpinan merupakan amanah sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa kepemimpinan merupakan amanah yang dapat menjadi kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat, kecuali bagi mereka yang menjalankannya dengan benar dan menunaikan kewajibannya.

Pada kesempatan itu, ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta Musda, para perintis yang telah meletakkan fondasi MUI di Provinsi Papua Barat Daya, serta Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya atas dukungan yang diberikan.

Menurutnya, MUI sejak berdiri pada 26 Juli 1975 telah meneguhkan jati dirinya sebagai _khadimul ummah_ atau pelayan umat. Nilai tersebut, bersama komitmen untuk mengayomi umat, akan menjadi landasan kepengurusan dalam menjalankan pengabdian selama lima tahun ke depan.

Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Papua Barat Daya, H. Ahmad Nausrau, menyampaikan bahwa MUI merupakan wadah yang menghimpun para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.

Karena itu, MUI memiliki tugas dan peran strategis dalam kehidupan umat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Provinsi Papua Barat Daya.

Dalam arahannya kepada pengurus yang baru dikukuhkan, Ahmad Nausrau menguraikan sejumlah peran penting yang harus dijalankan MUI.

Pertama, sebagai _warasatul anbiya_ atau pewaris tugas-tugas para nabi. Dalam peran tersebut, MUI berkewajiban menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil dan bijaksana, sehingga tercipta kehidupan yang damai dan membawa rahmat bagi seluruh alam.

Ia juga menekankan pentingnya menjalankan fungsi kenabian melalui dakwah _rahmatan lil alamin_ dengan pendekatan dakwah wasathiyah atau moderat.

Kedua, MUI berperan sebagai pemberi fatwa atau _mufti_ bagi umat Islam, baik atas permintaan maupun berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Fatwa dan pandangan keagamaan yang dikeluarkan MUI juga dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan maupun menyusun peraturan yang berkaitan dengan kehidupan umat Islam.

Selain itu, MUI memiliki tanggung jawab untuk menerima, mengakomodasi, dan menyalurkan aspirasi umat Islam yang memiliki latar belakang organisasi serta pemahaman keagamaan yang beragam.

Ketiga, MUI berperan sebagai pembimbing dan pelayan umat. Dalam fungsi ini, MUI diharapkan senantiasa hadir untuk mengayomi umat, mendengarkan aspirasi, serta memberikan bimbingan dan pelayanan keagamaan.

Ahmad berharap pengurus MUI Papua Barat Daya yang baru dikukuhkan dapat menjalankan seluruh peran tersebut secara optimal, baik melalui kegiatan dakwah, pemberian fatwa, maupun pelayanan langsung kepada masyarakat.

 

 

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.