Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Cristian Warinussy, SH
Tanah Papua

LP3BH Manokwari Dukung Gubernur PB Berantas Korupsi

Bagikan ini:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MANOKWARI. sorongraya.co – Direktur eksekutive Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy memberikan dukungan atas pernyataan dan sikap tegas Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan tentang upaya pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor) di Provinsi Papua Barat.

Kata Yan, desakan gubernur agar para terdakwa/terpidana tipikor yang sedang “berkeliaran” bebas di luar tahanan sesuai ketentuan hukum agar ditangkap dan ditahan menurutnya merupakan suatu “pukulan telak” kepada institusi penegak hukum di daerah ini, seperti pengadilan, kejaksaan dan kepolisian.

“Seharusnya sebagai sesama abdi hukum (catur wangsa) kita “malu” mendengar seorang kepala daerah setingkat gubernur saja begitu peduli terhadap suksesnya upaya penegakan supremasi hukum di daerah ini,” tutur Yan Christian kepada sorongraya.co, Jumat, 06 Oktober 2017.

Menurutnya, ketika seseorang terdakwa/terpidana kasus tipikor saat menjalani proses hukum, maka setelah mendapat vonis sesuai amanat Pasal 197 UU No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan demikian maka hakim sebagai “pemberi putusan” perkara dan jaksa selaku “eksekutor” putusan sudah seharusnya memperhitungkan lamanya masa tahanan si terdakwa/terpidana tersebut.

“Ini penting agar tidak terjadi seperti dalam kasus tipikor atas nama terdakwa Alberth Rombe dan Manobi yang saat hendak dieksekusi sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sudah berkekuatan hukum tetap (incracht) justru yang bersangkutan tidak berada lagi di Manokwari,” tegas Advokat pembela HAM itu.

Dalam kasus lain, terhadap perkara-perkara tipikor, seharusnya hakim pengadilan negeri/Tipikor Manokwari berhati-hati dalam memberikan “penangguhan penahanan” dan atau “pengalihan jenis penahanan” sesuai amanat pasal 31 dan pasal 23 KUHAP kepada terdakwa. Karena alasan-alasan permohonan penangguhan penahanan dan pengalihan jenis penahanan dari si terdakwa tersebut harus dicermati dengan seksama, jika terkait dengan soal kesehatan si terdakwa yang harus ditangguhkan atau dialihkan jenis penahanannya.

“Itu berarti si terdakwa yang bersangkutan harus menjalani perawatan secara medis dan dapat dibuktikan dengan keterangan dokter yang minimal ditunjuk oleh pengadilan. Kemudian si terdakwa yang bersangkutan tidak secara bebas bisa beraktifitas di luar dan atau di tengah-tengah masyarakat, misalnya menjadi sopir, menjadi pengatur acara, menjadi juru foto (cameramen), menjadi pengurus kepanitiaan acara apapun, ataupun menjalani tugas rutinnya sehari-hari sebagai pegawai negeri sipil/tenaga honorer/swasta seperti sebagai kontraktor,” pungkasnya.

Hal ini menurut Yan akan sangat menciderai esensi upaya penegakan hukum itu sendiri di Indonesia bahkan di Tanah Papua, khususnya di Manokwari dan Provinsi Papua Barat. LP3BH Manokwari juga melihat fakta sepanjang tahun 2016 hingga menjelang akhir 2017 ini bahwa seringkali tahanan-tahanan perkara tipikor oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Manokwari saat dibawa ke pengadilan untuk disidangkan perkaranya.

Para tahanan yang menyandang status terdakwa tipikor tersebut tidak dimasukkan ke dalam ruang tahanan di Pengadilan Negeri Manokwari, malahan mereka bisa bebas duduk bercengkerama dan bersenda-gurau dengan keluarga (istri,kekasih atau keluarganya) di depan ruang sidang atau sambil makan siang dan menikmati minuman hangat/dingin di kantin milik Pengadilan. [moh]


Bagikan ini:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.