MANOKWARI. sorongraya.co – Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari mendukung diselenggarakannya dialog Papua-Jakarta sepanjang ditujukan untuk medorong penyelesaian adanya pertanggung-jawaban negara Indonesia atas kekerasa terhadap rakyat Papua.
Selain penyelesaian kekerasan terhadap masyarakat Papua juga meluruskan kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik antara Papua dan Jakarta. Direktur Eksekutif, LP3BH Manokwari, Yan Cristian Warinusy mengatakan, sebelumnya Presiden RI, Ir Jokowidodo telah menyetujui usulan untuk dilakukan dialog.
“Ini sesuai hasil pertemuan silaturahmi tokoh agama dan tokoh adat Papua dengan Presiden Republik Indonesia, Ir.H.Joko Widodo yang dihadiri pula oleh saya selaku salah satu perserta pada Selasa, 14 Agustus 2017 lalu di Istanan Merdeka – Jakarta,” tutur Yan kepada Media ini.
Kata Yan, “Dalam pertemuan itu Presiden Joko Widodo telah setuju dengan usulan kami, yaitu perlunya penyelesaian dan penghentian segenap kekerasan fisik dan senjata yang selama ini senantiasa mengakibatkan jatuhnya korban di pihak rakyat Papua dan aparat negara.”
Meski demikian, bagi Yan itupun tidak pernah memperoleh penyelesaian yang bermartabat secara hukum maupun secara politik, dan selalu menjadi sumber terjadinya ketidak-percayaan masyarakat kepada pemerintah pusat dan daerah, yang terus berakumulasi hingga saat ini merambah ke dunia internasional.
Hal inilah yang menurut pandangan salah satu Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua, bahwa Presiden telah menyambut baik dialog dan langsung menunjuk saudara Pater Neles Tebay sebagai person in charge (tokoh kunci) bersama Menteri Negara Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto serta Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.
Penunjukkan secara langsung oleh Presiden Jokowi kepada Pater Neles, Wiranto dan Teten Masduki sejauh yang dipahami oleh Yan Cristian adalah untuk mengurus dialog antara Papua-Jakarta, guna menyelesaikan agenda kekerasan dan konflik sosial-politik yang terjadi selama ini.
“Bukan semata-mata untuk mengurus dialog sektoral sebagaimana disampaikan di berbagai media cetak, elektronik dan online beberapa minggu terakhir ini,” tegasnya.
Berbeda dengan apa yang disampaikan salah satu tokoh masyarakat Papua Barat, Kelly Kambu. Kepada wartawan Kelly mengaku bahwa masyarakat di Papua Barat tidak membutuhkan dialog Papua-Jakarta, justru yang diinginkan oleh masyarakat adalah pemekaran daerah otonom baru.
“Yang masyarakat inginkan itu pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB), dengan pemekaran maka dapat membuka akses dan mengurangi rentan kendali antara Jakarta dan daerah,” ujar Kelly. [dwi]
