Mervin Sadipun Komber, Ketua Badan Kehormatan DPD RI
Ketua Badan Kehormatan DPD-RI, Mervin Irian Sadipun Komber
Tanah Papua

Komber Sebut Infrastruktur PB Jadi Program Prioritas Pemerintah Pusat

Bagikan ini:

MANOKWARI,sorongraya.co– Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) daerah pemilihan Provinsi Papua Barat,  Mervin Irian Sadipun Komber menegaskan Pemerintah Pusat terus menggelontarkan dana setiap tahun anggaran ke daerah ini untuk peningkatkan pembangunan di sektor infrastruktur.

“Infrastruktur menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat, untuk membangun Tanah Papua. Transportasi itu seperti jalan, pelabuhan laut dan bandara, untuk membuka keterisolasian Papua, agar sejajar dengan wilayah lain di Nusantara” tulis Mervin Komber melalui press release yang diterima sorongraya.co, Jum’at 4 Mei 2018.

Ketua Badan Kehormatan DPD-RI ini mengatakan, perlu ada pengawasan yang dilakukan secara optimal oleh seluruh pihak. “Jadi kedatangan saya ke Papua Barat, yakni untuk melakukan pengawasan pembangunan infrastruktur yang ada di wilayah Papua Barat, yang dialokasikan dari dana APBN,” ujarnya saat memberikan keterangan pers.di Kota Sorong, Jum’at sore.

Disinggung soal prospek pembangunan Papua ke depannya, mantan Sekjen PMKRI pusat ini menegaskan, bahwa yang merupakan prioritas untuk dikembangkan adalah infrastruktur., transportasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Saya selalu bilang kepada pemerintah, jangan kita bicara yang lain dulu, kalau infrastruktur belum ada. Seperti jalan, pelabuhan udara dan pelabuhan laut. Itu harus ada dulu, baru kita bisa bicara konsep pembanguan sektor lainnya seperti apa. Ini harapan saya,” tegas Komber.

Dia juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat, agar dalam pelaksanaan pembangunan, masyarakat memiliki andil untuk terus memantau proses pelaksanaan pembangunan, terutama berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Pembangunan harus berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.

“Sejauh mana harapan pemakaian dana APBN di Papua Barat. Untuk itu, sebagai anggota DPD RI, dirinya mempunya tanggungjawab moral untuk memikirkan bagaimana penyerapannya”Tambah Senator Papua Barat 2 periode itu.(ken)


Bagikan ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.