SORONG,sorongraya.co- Kejaksaan Tinggi Papua Barat menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil).
Kegiatan yang berlangsung di Rylich Panorama Hotel, Kakis, 14 September 2023 Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di wilayah Papua Barat.
Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Dr. Harli Siregar, mengatakan kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi terhadap tugas dan fungsi Jampidmil.
“Jampidmil merupakan lembaga baru di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021,” jelas Kajati Papua Barat.
Lebih lanjut Kajati Papua Barat mengatakan, Jampidmil memiliki tugas dan fungsi untuk menangani perkara koneksi, yaitu perkara yang pelakunya unsur militer yang tunduk pada Peradilan Militer dan sipil yang tunduk pada Peradilan Umum.
” Pembentukan Jampidmil bertujuan mencegah disparitas perbedaan penanganan perkara, pendakwaan, penuntutan dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana,” ujarnya.
Harli memyebut bahwa Jampidmil akan menjadi perwujudan terhadap prinsip dominous litis dan single projection system.
Sementara itu, Staf Ahli Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya, George Yarangga, yang mewakili Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini.
” Kegiatan penting untuk memberikan pemahaman kepada kita semua terkait tugas dan fungsi Jampidmil,” ujar Yarangga.
Yarangga berharap, kegiatan ini dapat mempertegas serta memberi pemahaman aturan terkait semua tindakan pidana yang melibatkan sipil dan militer.
” Semoga kegiatan ini dapat menjadi perpanjangan tangan dari Kejati Papua Barat untuk mensosialisasikan bidang baru ini kepada masyarakat,” kata Yarangga.
Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis ini berlangsung selama dua hari, 12-13 September 2023. Dalam kegiatan ini peserta mendapatkan materi terkait tugas dan fungsi Jampidmil, tata cara penanganan perkara koneksi, dan penanganan perkara pidana militer khusus.
