SORONG,sorongraya.co- Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), Otto Ihalauw mengatakan, lembaga ini hadir sebagai mitra strategis bagi lembaga-lembaga yang sudah ada, termasuk Gubernur, Bupati, Wali Kota, Majelis Rakyat Papua (MRP), Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP),
” Kami kawal karena merupakan mitra, maupun teman yang berupaya membangun tanah Papua, termasuk Fopera yang merupakan kelompok civil society,” kata Otto Ihalauw di Rylich Panorama Hotel, Jumat, 14 Juli 2023.
Kedepan orang Papua bukan lagi sebagai obyek dalan melainkan subyek.
” Kami berharap, kegiatan pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) jilid dua ini lebih tepat sasaran mengingat ada instrumen dan alat ukur yang kemudian tertuang di dalam rencana induk dan rencana aksi,” ujarnya.
Mantan Bupati Sorong Selatan dua periode itu menambahkan, di dalam rencana aksi kmai mengusung Papua, Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif.
Otto berjanji, tidak lama lagi pihaknya akan berkantor di setiap daerah. Kelompok Kerja (Pokja) akan dibentuk, terdiri dari ahli perencanaan, keuangan, pengawasan dan pemerintahan.
” Kami juga akan melibatkan pihak kampus. Jadi, saya nantinya bekerja akan di kawal oleh tiga unsur ditambah Papuaa Champions,” terangnya.
Otto memastikan bahwa sekretariat BP3OKP kan memiliki kantor di enam provinsi yang ada di tanah Papua.
Sebelumnya Otto menyampaikan, hadirnya BP3OKP bukan untuk mencampuri urusan lembag lain bahkan negara.
Dalam perjalanannya BP3OKP telah menyiapkan Master Plan Percepatan Pembangunan Papua sesuai dengan Perpres Nomor 24 Tahun 2023.
” Master Plan tersebut merupakan dokumen bagaimana mengawal dan membangun tanah Papua. Rencana Induk Percepatan kemudian dijabarkan lagi di dalam Rencana Aksi yang mengusung tiga tema, yakni Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif,” ungkanya.
Otto menyebut bahwa aspirasi yang masuk merupakan bagian dari tema yang diusung. Hanya saja, untuk saat ini BP3OKP belum bisa bicara banyak mengingat BP3OKP merupakan sebuah lembaga baru.
” Kami sementara masih menyusun SOTK bersama Wakil Presiden. Kami juga harus menjabarkan tugas yang berkaitan dengan program yang akn dijalankan,” ujarnya.
Sementara Ketua Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera) Papua Barat Daya, Yanto Amus ijie mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan aspirasi yang terdiri 13 pokok pikiran.
” Salah satunya, kami meminta agar BP3OKP harus berkantor di Provinsi Papua Barat Daya, sedangkan pokok pikiran terakhir adalah kami meminta untuk DP3OKP segera mendorong pembangunan Service Center atau Diklat untuk mengasah skill anak-anak asli Papua agar kelak mereka terserap di dunia industri,” bebernya.
Lebih lanjut Yanto mengatakan, hari ini juga kita tidak bisa mengelak, kita sudah berada di era digitalisasi sehingga kita mendorong supaya Orang Asli Papua (OAP) nantinya bisa bersaing dengan teman-teman yang lain.
” Kami juga mendorong agar anak-anak asli Papua mendapat pendidikan dan kesehatan gratis,” tutupnya.
