JAYAPURA, sorongraya.co – Pendiri organisasi Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP), Ferdinand Okoseray meminta kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe supaya memfasilitasi upaya rekonsiliasi, terhadap kisruh dualisme kepengurusan KAPP.
“Kami minta Gubernur agar bisa mengumpulkan kedua kubu yang bertikai untuk kemudian menyelesaikan permasalahan ini dan kami pun sebagai pendiri siap untuk membantu memfasilitasi pertemuan antara kedua pihak yang berseberangan, supaya bisa segera diselesaikan,” kata Ferdinand Okoseray kepada wartawan di Kota Jayapura, Rabu 18 Desember 2018.
Dikatakan, pihaknya mendukung pernyataan Gubernur Papua yang tidak setuju dengan pelaksanaan Konferensi Luar Biasa (KLB) KAPP, sebab dinilainya hal itu tak sesuai AD/ART organisasi.
“Kita sambut baik respon Gubernur Papua terhadap polemik di organisasi KAPP (yang tak setuju dengan KLB itu),” jelasnya.
Perdebatan dan saling tuding soal uang, diharapkan segera dikesampingkan oleh pihak yang menggelar KLB. Sebab yang perlu dilakukan saat ini adalah, semua pihak wajib mengakui Merry Yoweni merupakan Ketua KAPP yang sah. Karena dipilih sesuai mekanisme dan AD/ART organisasi.
Kendati demikian, pihaknya menilai pemimpin yang terpilih dari hasil KLB itu pun tak dapat dikesampingkan, meski dihasilkan dari proses yang tidak sah. Karena selain tak memenuhi forum, pelaksanaan KLB diduga tak diikuti para ketua maupun anggota KAPP yang sah. Serta belum jelas Surat Keputusan (SK) panitia pelaksana yang diterbitkan untuk menggelar KLB.
“Yang pasti saya harap semua kubu bisa segera bersatu. Lalu menyelesaikan semua polemik itu dalam Rapat Pimpinan Khusus (Rapimsus) KAPP yang rencananya digelar April 2019 mendatang. Nanti apakah dalam Rapimsus itu harus melakukan konferensi luar biasa untuk memilih ketua baru, itu urusan belakangan. Tapi untuk saat ini kita semua harus seirama dan terus mendukung Merry Yowenni sebagai ketua yang sah,” harapnya.
Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe berharap agar pimpinan KAPP dihasilkan dari proses dan mekanisme organisasi yang sah dan sesuai AD/ART.
“Saya harap siapapun yang hendak pimpin KAPP harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam organisasi. Harus sesuai AD/ART jangan diluar itu. Saya sudah sampaikan hal ini kepada orang-orang yang melakukan KLB seusai menemui saya di Bandara Sentani Jayapura.
Diketahui, kepemimpinan Merry Yoweni sebagai Ketua KAPP, tercoreng proses KLB yang menghasilkan Musa Haluk sebagai pemimpin tandingan.
Kendati begitu, Merry Yoweni menilai KLB yang dilakukan cacat hukum karena tidak memenuhi forum. Dimana AD/ART organisasi mewajibkan KLB dihadiri 50 persen plus satu dari 42 ketua kabupaten/kota yang terdaftar. [him]
