SORONG,sorongraya.co- Unjuk Rasa yang dilakukan di depan kantor Kementerian Dalam Negeri oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Relawan Indonesia Bersatu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 yang menuntut agar Penjabat Gubernur Papua Barat Daya dicopot ditanggapi Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera) Papua Barat Daya.
Ketua Umum Forum Pengawal Perjuangan Rakuat (Fopera) Papua Barat Daya, Yanto Amus Ijie mengimbau masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya jangan terhasut dan terpancing dengan aksi tersebut.
” Kami punya data lapangan bahwa aksi tersebut diboncengi sekelompok elit di Sorong Raya yang punya kepentingan Politik 2024,” ujar Yanto Amus Ijie, Rabu, 20 September 2023.
Yanto menambahkan, kelompok elit tersebut sengaja mendalangi pemuda di Jakarta untuk melakukan aksi itu.
Dapat dilihat bahwa mereka yang demo itu memakai seragam yang sama dan terkesan baru saja di beli dan dibagikan kepada para demonstran.
” Kami menyarankan para elit yang punya kepentingan politik sebaiknya siap diri dan fokus mengikuti kontestasi politik 2024,” kata Yanto.
Bahkan alumni USTJ itu meminta agar elit Sorong jangan ikut mendalangi aksi-aksi unjuk rasa yang menganggu kamtibmas serta memperkeruh situasi daerah menjadi tidak aman dan saling memfitnah.
FOPERA menyarankan kepada pengunjuk rasa untuk memberikan kesempatan kepada penjabat gubernur Papua Barat Daya Dr. Drs. Mohamad Musa’ad memimpin Provinsi ke 38 di Indonesia sampai tanggal 9 Desember 2023.
Demo tersebut menurut kami terlambat karena penjabat gubernur PBD baru saja melakukan laporan kinerja Triwulan ketiga dan evaluasi kepemimpinan oleh Inspektorat Kemendagri.
” Bagi kami Relawan Indonesia Bersatu memakai ukuran apa untuk mendemo penjabat gubernur,” ucapnya.
” Mereka yang berunjuk rasa ini semua tinggal di Jakarta. Mereka tidak tahu keadaan sebenarnya di Sorong, tapi aneh mereka sebut ada pembagian lroyek kepada orang tertentu,” tambahnya.
Menurut Yanto, sekarang ini jaman sudah canggih, semuanya serba digital tinggal di pantau lewat layanan LPSE Papua Barat Daya, kita sudah mengetahui pekerjaan apa saja yang dijalankan kontraktor, siapa saja yang bekerja karena pekerjaan diatas 1 miliiar wajib dilakukan lelang terbuka sebab itu perintah Undang-Undang..
Perlu diingat bahwa penjabat gubernur Papua Barat Daya ke Maroko itu atas undangan resmi dari UNESCO dan mendapat Ijin resmi dari Menteri Dalam Negeri untuk kepentingan pariwisata di Raja Ampat.
” Kita semua tahu bahwa Raja Ampat sekarang milik dunia. Jadi, penjabat gubernur ke Maroko bukan bawa misi politik,” tegas Yanto.
Yanto menyebut, terlalu dini jika kita semua berkesimpulan bahwa penjabat gubernur dan Bupati Raja Ampat ke Maroko karena ada kepentingan politik praktis.
FOPERA kembali mengimbau kepada seluruh masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya jangan terhasut dan mudah terpancing dengan unjuk rasa yang dilakukan oleh Relawan Indonesia Bersatu. Sesungguhnya itu hanya fitnahan dan tidak memiliki data.
Yanto pun mengajak semua pihak mendukung kepemimpinan penjabat gubernur Papua Barat Daya Dr. Drs. Muhamad Musa’ad, M.Si.
” Kami minta Relawan Indonesia Bersatu jangan lagi melakukan aksi yang bertentangan dengan keputusan pemerintah karena akan berdampak buruk pada elit politik Orang Asli Papua (OAP) di Papua barat daya,” ujarnya.
Yanto menekankan bahwa FOPERA tetap menjadi garda terdepan mengawal pemerintah dan kepemimpinan penjabat gubernur Papua Barat Daya sampai batas waktu yang ditentukan oleh pemerintah berakhir.
” Kami tidak menghendaki provinsi yang di perjuangkan masyarakat di obrak-obrik hanya demi kepentingan kelompok tertentu,” terangnya.
Yanto menegaskan, FOPERA tetap mengawal penjabat gubernur Papua Barat daya, Dr. Drs. Muhamad Musa’ad, M.Si dan seluruh pimpinan OPD dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dengan program pembangunan yang sudah diagendakan.
