SORONG,sorongraya.co- Meskipun menjadi Provinsi termuda di Indonesia, namun kinerja Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Dr. Muhammad Musa’ad selama 6 bulan berjalan ini patut diacungi jempol.
Forum Pengawal Aspirasi Perjuangan Rakyat (Fopera) Provinsi Papua Barat Daya yang dipimpin Yanto Amus Ijie memberi apresiasi atas apa yang telah dilakukan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya selama 6 bulan berjalan ini.
Dalam jumpa pera di salah satu kafe di Kota Sorong, Rabu sore, 07 Juni 2023 menyampaikan, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya di bawah kepemimpinan Dr. Muhammad Musa’ad berjalan normal-normal saja.
” Penjabat Gubernur telah maksimal dalam memimpin Provinsi Papua Barat Daya. Terbukti, di dalam menjalankan amanat UU Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi PBD, Penjabat Gubernur berhasil membentuk lembaga pemerintahan,” ujar Yanto Amus Ijie.
Yanto menambahkan, penjabat gubernur juga berhasil melantik pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pemindahan pegawai serta pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan pembentukan DPR Papua Barat dari jalur pengangkatan otonomi khusus.
” Sebagai forum sekaligus teman-teman yang berjuang mrnghadirkan provinsi ini menikai bahwa kinerja penjabat gubernur dalam memimpin provinsi PBD sudah maksimal,” terangnya.
Alumni USTJ Jayapura ini meminta kepada penjabat gubernur untuk segera melantik pejabat Eselon III di lingkungan pemerintahan provinsi PBD sehingga dapat membantu melaksankan tugas-tugas penjabat gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan di provinsi PBD.
Diharapkan, dalam beberapa waktu kedepan penjabat gubernur segera melantik pejabat Eselon III dan IV. Memgingat melantik pejbat adalah hak prerogratif gubernur berdasarkan hasil asesmen yang sudah dilakukan oleh lembaga assessment dari Universitas Cendrawasih (Uncen) dan juga lembaga-lembaga lain yang sudah dilibatkan.
Yanto lantas menepis adanya pernyataan dari sekeompok orang terkait kontrol sosial. Apa yang dilakukan oleh penjabat gubernur berjalan normal. Boleh di bilang berhasil dari Daerah Otonom Baru (DOB) yang ada di tanah Papua ini.
Dalam penegasannya, Yanto mengatakan bahwa pihaknyalah yang pertami kali demo meminta agar penjabat gubernur mwmerhatikan keterwakilan Orang Asli Papua (OAP), 80 persen untuk menduduki jabatan pimpinan OPD. Hal itu pun telah di jawab oleh penjabat gubernur.
” Termasuk juga keterwakilan OAP di dalam lembaga penyelenggaran Pemilu pun telah dipenuhi oleh peniabat gubernur,” tegasnya.
Bahkan Yanto menilai bahwa kepemimpinan Dr. Muhammad Musa’ad terbuka. Artinya, siap menerima siapapun baik di kantor maupun di kediaman.
” Kalau kemudian ada pejabat yang dinilai kurang baik, laporkan ke penjabat gubernur untuk diganti. Bukan sebaliknya menilai kinerja gubernur yang pada akhirnya mengganggu tugas-tugas pemerintahan,” terangnya.
Di tempat yang sama Sekretaris Fopera, Ortisan Kambu menekankan, pihak-pihak yang ingin melakukan kontrol sosial haruslah bersikap fair.
” Ibarat semut di sebelah kali bisa dilihat sedangkan gajah di depan mata tidak bisa dilihat,” kata Ortisan Kambu.
Penilaian sejatinya disematkan pada mereka harus yang telah memimpin daerah selama bertahun-tahun.
Sementara mereka yang memimpin kabupaten dan kota selama bertahun-tahun tidak dinilai. Baru mau menilai yang baru bekerja kurang lebih enam bulan. Inikan tidak fair.
” Kita harus lebih bijak meminta kepada pemerintahan yang ada sekarang ini untuk tetap memerhatikan orang asli Papua sehingga bisa merasakan manfaat kehadiran provinsi PBD,” tutupnya.
