KAIMANA. sorongraya.co – Bupati Kaimana, Drs. Matias Mairuma mengaku kecewa terhadap hasil studi sejumlah mahasiswa asal Kaimana di beberapa kota studi yang jauh dibawah standar.
Bahkan ada mahasiswa yang hanya mendapatkan Indeks Prestasi (IP) 0,15. Kekecewaan ini disampaikan saat menemui Perhimpunan Mahasiswa dari beberapa kota studi di Kaimana, diruang rapat bupati beberapa waktu yang lalu.
Bupati Mairuma mengungkapkan, semua pihak harus memberikan perhatian serius terhadap perkuliahan anak-anak Kaimana, yang tersebar dibeberapa kota, sehingga dapat mendongkrak IP mereka.
“Sangat disayangkan kalau IP hanya 0 koma sekian. Kalau sudah begini apa yang dapat kita harapkan dari mereka. Kurangnya motivasi dari orang tua maupun keluarga masih sangat rendah untuk anak-anak yang lagi menempuh perkuliahan. Kalau IP nya begini, patut dipertanyakan, apakah dia kuliah atau tidak,” ujarnya.
Kaitan dengan kondisi ini, lanjut Mairuma, seharusnya mahasiswa yang IP-nya sangat rendah ini sebaiknya jangan lagi diberikan bantuan pendidikan yang selama ini diterimanya.
“Apalagi ada yang sampai semester 15. Kuliah S1 tapi sampai semester 15, dan masih mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah. Ini sangat disayangkan,” tuturnya.
Terkait program studi yang harus ‘dibidik’ oleh lulusan dari Kaimana, menurutnya sebaiknya sesuai dengan kebutuhan daerah. Sehingga ketika anak-anak sudah selesai kuliah, bisa langsung bekerja karena jurusan yang diambil masih dibutuhkan di Kaimana.
“Saya juga mau katakan bahwa saat ini persaingan didunia kerja sangatlah kompetitif. Kalau kuliah ambil jurusan yang umum, itu sudah sangat banyak di Kaimana. ambillah jurusan yang langka yang masih sangat dibutuhkan. Jangan sampai setelah kuliah, lalu tidak bekerja dan mulai menyalahkan orang lain. Pola pikir kita coba kita rubah, jadi jangan hanya orientasinya ke PNS, tetapi kalau bisa orientasinya ke dunia usaha. Sehingga selesai kuliah, bisa langsung bekerja,” ujarnya.
Sementara itu, terkait dengan pemberian bantuan pendidikan ini, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaimana, Frans Amerbay, SE menilai bahwa hal ini belum diterapkan secara optimal. Masih belum ada standar atau kriteria yang jelas sehingga kedepan perlu dievaluasi dan diatur kembali.
“Kalau untuk bantuan pendidikan ini memang sudah jalan selama ini. Hanya saja, belum optimal. Perlu ada kriteria tertentu bagi mahasiswa, untuk mendapatkan bantuan pendidikkan ini. Misalkan IP-nya harus 2.75 baru bisa mendapatkan bantuan. Dibawah itu, entah dia orang asli atau orang pendatang, tetap tidak mendapatkan bantuan ini. Sehingga ada motivasi bagi mereka untuk bisa lebih giat lagi untuk belajar. Apalagi yang kuliahnya sampai 6 atau 7 tahun,” ujarnya.
Menurutnya, pemberian bantuan ini juga harus jelas dan transparan, sehingga benar-benar tepat sasaran. Yang pertama data basenya harus dilengkapi, berapa jumlah mahasiswa dalam satu kota studi, jurusannya apa saja, aktifitas perkuliahan yang bersangkutan bagaimana.
“Data base ini penting, dengan begitu kita bisa tau berapa anggaran yang harus kita butuhkan untuk alokasi dana pendidikan ini. Jangan sampai ada yang sudah drop out tapi masih mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sehingga harapan kami, ditahun 2018 ini, data basenya harus diperbaiki. Kalau kami DPRD pada intinya mendukung kebijakan pemerintah, kalau program itu pro kepada masyarakat, seperti bantuan pendidikan ini,” pungkasnya. [ode]
