Tanah Papua

BP2W Papua Barat Gelar Pembinaan Pengawasan Teknis

Bagikan ini:

SORONG,sorongraya.co- Bertempat di gedung Lambert Jitmau Kota Sorong, Jumat, 21-22 Juli 2023, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Papua Barat menggelar Pembinaan dan Pengawasan Teknik Bidang Keciptakaryaan Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Ketua panitia Mario Kaotjil mengatakan, kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Teknis Bidang Keciptakaryaan untuk percepatan dan standarisasi pelayanan penyelenggaraan bidang keciptakaryaan oleh pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya yang memberikan kemudahan dan transparasi, dengan tetap mengedepankan pemenuhan standar teknis.

Mario menyebut, peserta yang mengikuti kegiatan ini berjumlah 183 orang. Peserta terdiri dari Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum (PU), Perumahan Rakyat dan Permukiman, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Lingkungan Hidup dan Tim Teknis Kabupaten dan Kota se Provinsi Paua Barat dan Papua Barat Daya.

” Kegiatan pembinaan dan pengawasan teknis bidang keciptakaryaan ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan diskusi dengan metode hybbrid, yaitu secara offline dan online,” ujarnya.

Mario menambahkan, kegiatan ini dilaksanakan dalam sesi pleno dan diskusi yang memungkinkan peserta dan narasumber saling memperkaya
pemahaman dan penyelesaian masalah.

Sementara Penjabat Wali Kota Sorong, George Yarangga dalam sambitannya mengatakan, berdasarkan Permen PUPR Nomor 16 Tahun 2020, Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagai pemerintah ditugaskan melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknik bidang keciptakaryaan.

Penjabat Wali Kota menyebut, sejak diterbitkannya Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2020, pelaksanaan penyelenggaraan kawasan permukiman di daerah yang melalui pembiayaan APBN dilakukan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah yang terdapat di 13 kabupaten dan kota.

” Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan penguatan peran balai prasarana permukiman wilayah provinsi Papua Barat sebagai perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam memberikan pembinaan dan pengawasan teknik kepada pemerintah daerah,” ujarnya.

Yarangga mengaku, pembinaan ini nantinya dapat mewujudkan maksud dan tujuan dari penyelenggaraan bidang keciptakaryaan yang diamanatkan dalam UU serta guna mendukung pembangunan infrastruktur Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya,” tutupnya.


Bagikan ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.