Scroll untuk baca artikel
MetroTanah Papua

Biro Hukum PB Gelar Pendampingan Terhadap Pelaksanaan Pelaporan Aksi HAM

×

Biro Hukum PB Gelar Pendampingan Terhadap Pelaksanaan Pelaporan Aksi HAM

Sebarkan artikel ini

SORONG,sorongraya.co-Biro Hukum Provinsi Papua Barat menggelar pendampingan pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2023. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan bagian hukum dari kabupaten/kota se-Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Bertempat di Ayla City Hotel Sorong, 21 September 2023.

Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM Kantor Wilayah kementerian hukum dan HAM Papua Barat, Eriman Manda, SH, mengatakan bahwa RANHAM Provinsi Papua Barat masih perlu dibenahi, terutama dalam hal koordinasi dan kerja sama antar pihak. Oleh karena itu, Biro Hukum berinisiatif untuk mengadakan kegiatan pendampingan Pelaporan RANHAM ini.

“Kegiatan ini merupakan kesempatan bagi kita untuk berdiskusi dan bertukar pikiran terkait RANHAM. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang RANHAM dan dapat bekerja sama secara efektif untuk melaksanakannya,” kata Eriman.

Dalam kesempatan tersebut, Eriman menyampaikan bahwa pelaporan RANHAM disampaikan oleh bagian hukum kabupaten/kota. Oleh karena itu, kegiatan pendampingan Pelaporan RANHAM ini juga membahas tentang materi terkait pelaporan RANHAM.

“Pelaporan RANHAM merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan RANHAM. Pelaporan yang akurat dan tepat waktu akan membantu pemerintah provinsi untuk mengevaluasi pelaksanaan RANHAM dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan,” kata Eriman.

Eriman menambahkan, untuk memudahkan penyampaian laporan, pemerintah provinsi telah menggunakan aplikasi SAPA-HAM. Aplikasi ini dapat digunakan oleh kabupaten/kota untuk menyampaikan laporan RANHAM secara online.

Kegiatan pendampingan Pelaporan RANHAM ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar pihak dalam pelaksanaan RANHAM Provinsi Papua Barat dan Provinsi PBD. Dengan adanya koordinasi dan kerja sama yang baik, diharapkan pelaksanaan RANHAM dapat berjalan lebih baik dan dapat meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakkan HAM di Provinsi Papua Barat.

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.