SORONG, sorongraya.co– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya (PBD) menyerahkan data 15.000 petugas Pemilu ke BPJS Kesehatan guna mendapatkan jaminan kesehatan selama pelaksanaan Pemilu dan Pilkada tahun 2024.
Penyerahan data dilakukan sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu dan BPJS Kesehatan tentang Jaminan Kesehatan bagi Petugas Pemilu dan Pilkada.
” Kami berharap, dengan skrining kesehatan ini, para petugas Pemilu dapat melaksanakan tugasnya dengan aman dan nyaman,” kata Sekretaris KPU PBD, Totok Hendratmoko, Rabu 07 Februari 2024.
Totok menjelaskan, data yang diserahkan ke BPJS Kesehatan meliputi nama, alamat dan nomor NIK petugas Pemilu. Data ini nantinya akan diverifikasi dan divalidasi oleh BPJS Kesehatan untuk memastikan semua petugas terdaftar sebagai peserta JKN.
” Bagi petugas yang belum terdaftar sebagai peserta JKN, KPU PBD akan mendorong mereka untuk mendaftarkan diri,” ujarnya.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong, Pupung Purnama menyambut baik langkah KPU PBD dalam memastikan jaminan kesehatan bagi petugas pemilu.
Pupung mengaku, BPJS Kesehatan siap memfasilitasi skrining dan memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi petugas pemilu.
” Skrining kesehatan ini penting untuk mendeteksi risiko penyakit seperti diabetes, hipertensi, jantung dan ginjal. Jika hasil skrining menunjukkan risiko sedang atau tinggi, maka petugas tersebut akan mendapatkan penanganan kesehatan lebih lanjut,” kata Pupung.
Pupung menambahkan, BPJS Kesehatan telah membentuk tim khusus untuk menangani skrining kesehatan dan pelayanan kesehatan bagi petugas pemilu.
Penyerahan data 15.000 petugas pemilu untuk mendapat jaminan kesehatan merupakan langkah penting memastikan kelancaran dan keamanan pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2024.
Pihak Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya juga telah mengeluarkan himbauan terkait pelaksanaan skrining riwayat kesehatan bagi seluruh petugasnya dan mengkonfirmasi akan memberikan data petugasnya kurang lebih sekitar 2.000 orang untuk diverifikasi dan divalidasi oleh BPJS Kesehatan.
” Tim ini akan bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu untuk memastikan semua petugas mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal,” ujarnya.
