WAISAI,sorongraya.co – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Raja Ampat, Charles A Imbir, ST. M. Si yang digadang-gadang sebagai Orang Asli Papua (OAP), kini siap bertarung merebut mandat rakyat pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020.
Hal itu disampaikan CAI kepada sejumlah awak media di kantor DPRD Raja Ampat, yang bertempat, di kelurahan Sapordanco, Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, Selasa (15/10).
“Saya setuju jika Orang Asli Papua menjadi pemimpin dan menjadi tuan di negerinya sendiri sesuai amanat undang-undang Otsus,” ucapnya.
Dikatakannya, sebagai partai nasional ia siap mendorong Perdasus yang kini telah digodok oleh MRP- PB ke Kemendagri terkait dengan kepala daerah harus OAP pada Pilkada 2020.
Ia mengaku, di Raja Ampat banyak hal yang tidak dilaksanakan salah satu poin adalah kepala daerah di kabupaten Raja Ampat.
“Kita punya kepala daerah bukan orang Raja Ampat mengapa demikian, karena marganya bukan berasal dari Raja Ampat. Saya lihat isu ini tidak akan berkembang di Raja Ampat, kalau kepala daerah melayani rakyat dengan baik,” ungkapnya.
Lanjut, sambung dia, konflik sosial seperti itu akan hilang karena selama ini orang Raja Ampat tidak punya pemahaman untuk membenci memarahi justru semua orang yang ada dihargai dan juga diberi penghargaan termasuk hak hidup untuk bisa menikmati pembangunan di Raja Ampat ini.
“Kita butuh pemimpin di Raja Ampat yang demokratis, tidak anti kritik dan tidak otoriter, saya pikir karakter itu ada di kepala daerah kita kali ini, pasalnya semua masukan yang disampaikan ke Pemerintah Daerah itu Kandas, bahkan menjadi perlawanan, ” cetusnya.
Apabila OAP menjadi pemimpin maka konflik horizontal antar rakyat Papua dan rakyat nusantara tidak akan melebar, sebab ia kuatir bila hal ini tidak diakomodir dengan pertambahnya saudara – saudara nusantara yang datang di Raja Ampat maka konflik sosial akan terbuka lebar.
“Kita tidak boleh mengulangi persoalan yang ada di Wamena yang hari ini sekitar ribuan orang ternyata keluar dari Wamena, kita tidak inginkan seperti itu,” ajaknya.
Ia menambahkan, dalam mengamankan otsus harus didiskusikan sehingga semua orang Papua di wilayahnya masing-masing mempunyai mandat untuk menjadi pemimpin politik, tetapi ini harus dijamin dengan kebutuhan untuk mengambil keputusan agar singkron dengan situasi lokal maupun adat.
“Jika MRP dan DPR Otsus tidak bisa mendorong dan mendukung afirmasi tentang kepemimpinan OAP, maka saya sarankan untuk kedua lembaga itu segera bubar,” pungkasnya. [dav/krs]
