MAYBRAT,sorongraya.co- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Maybrat mengingatkan seluruh Partai politik (Parpol) peserta pemilu tak mengabaikan atau wajib mengantongi izin resmi saat melakukan kampanye terbuka dan tertutup.
“Semua Parpol wajib memiliki izin dari Bawaslu selaku polisi pemilu dan pihak kepolisian sebagai penegak hukum yang mengawal proses kampanye terbuka atau tertutup,” kata Komisioner Bawaslu Kabupaten Maybrat, Farli Sampe Toding yang ditemui sorongraya.co, Minggu (31/03).
Dikatakan, khusus dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di halaman gedung atau tempat pertemuan, baik kampanye pertemuan terbatas maupun pertemuan tertutup, wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat kepolisian setempat. Yakni dengan tembusan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.
“Pemberitahuan tertulis mencakup informasi hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, jumlah peserta yang diundang dan penanggung jawab kegiatan tersebut,” terangnya.
Ketentuan tersebut kata dia, telah diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 23 tahun 2018, PKPU Nomor 28 tahun 2018, PKPU Nomor 33 yahun 2018, dan Peraturan Bawaslu nomor 28 tahun 2018.
Ia kembali menegaskan, Bawaslu Kabuapten Maybrat akan bertindak tegas jika menemukan Parpol yang tidak mengantongi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP). Dan kampanye tersebut bisa saja dibubarkan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.
“Bawaslu berharap, Parpol menaati aturan yang berlaku agar menciptakan pemilu yang adil, bersih, jujur dan bermartabat bagi masyarakat di bumi Maybarat,” tutup Farli Sampe Toding Rego. [ones]
Salut buat Bawaslu Maybrat.
Terima kasih komentarnya