Bawaslu Kota Sorong sosialisasikan Pengawasan Pemilu Partisipatif dengan melibatkan sejumlah stakeholder kunci termasuk insan pers.
Politik

Bawaslu Gandeng Sejumlah Stakeholder Kunci Sosilisasikan Pengawasan Pemilu Partiaipatif

Bagikan ini:

SORONG,sorongraya.co- Ketua Badan Pengawas Pemikihan Umum (Bawaslu) Kota Sorong Mohamad Nasir Sukunwatan mengatakan, kegiatan sosialisasi Pengawasan Pemilu Partispatif yang kami selenggarakan ini melibatkan teman-teman Cipayung, diantaranya HMI, GMNI, GMKI, PMKRI, KNPI, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan teman-teman Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Provinsi Papua Barat serta Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sorong Raya.

” Dengan adanya sosialisasi ini, kami berharap peserta hadir dapat menyampaikan informasi terkait pengawasan jalannya tahapan pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Sorong,” kata Nasir Sukunwatan seusai penandatanganan MoU bersama IJTI Papua Barat dan PWI Sorong Raya, Rabu, 30 Bopember 2022.

” Jika setiap peserta telah memahami tentang hal-hal apa saja yang terkait dengan pengawasan, saya berharap hal tersebut dapat diaplikasikan di lingkungan tempat tinggal setiap peserta maupun diri sendiri,” tambahnya.

Sebelumnya, alumni Fakultas Isipol Universitas Muhammadiyah Sorong (UMS) ini menegaskan, suksesnya pesta demokrasi di tahun 2024 tergantung dari semua pihak, tidak hanya bawaslu kpta Sorong dan media semata melainkan semua pihak.

Bawaslu melakukan penandatanganan nota kesepahmaan (Mou) dengan PWI Sorong Raya.

Sebelumnya pegiat demokrasi Johana Kamaesrar yang juga menjadi narasumber dalam sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif menekankan agar organisasi pemuda maupun Cipayung tetap konsisten dalam mengawal penyelenggaraan pemilu tahun 2024 yang akan datang.

Bawaslu melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan IJTI Papua Barat.

Disisi lain, menurut mantan Bawaslu Provinsi Papua Barat, yang juga narasumber dalam kegiatan tersebut, Ibnu Masud mengatakan, pengawasan dan penerapan sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam politik praktis masih lemah dikarenakan tidak tegasnya pemimpin yang ada di daerah, padahal mereka yang menjadi kepala daerah merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).


Bagikan ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.