SORONG, sorongraya.co – Pasca pembatalan Abdul Faris Umlati sebagai calon Gubernur Papua Barat Daya oleh Komisi Pemilihan Umum PBD. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS sebagai Partai Pengusung AFU akan mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
Pengajuan gugatan akan dilakukan oleh Tim Hukum dan Advokasi yang diketuai oleh Zainudin Paru selaku Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS.
Menurut keterangan Zainudin Paru, bahwa alasan KPU PBD membatalkan pencalonan AFU berdasar Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 adalah tidak tepat, dan tidak beralasan hukum.
“Pertama, Kepala Distrik dan Kepala Dusun bukanlah pejabat sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (2). Kedua, Abdul Faris Umlati bukanlah sebagai Petahana dimana yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai Gubernur di Provinsi Papua Barat Daya,” tutur Zainudin dalam keterangan Pers yang diterima sorongraya.co, pada Selasa 05 November 2024.
Menurutnya, KPU PBD dan Bawaslu PBD telah salah menerapkan Pasal tersebut terhadap Calon Gubernur Abdul Faris Umlati. Bahwa PKS meyakini, SK KPU PBD adalah cacat materil sehingga beralasan hukum diajukan Gugatan kepada PT TUN.
Sebagaimana diketahui bersama bahwa, KPU Papua Barat Daya mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 105 Tahun 2024, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, bertanggal 4 November 2024.
Dalam putusan tersebut KPU PBD membatalkan AFU sebagai calon Gubernur Papua Barat Daya. Putusan KPU PBD berdasarkan surat rekomendasi Bawaslu PBD nomor 554/PM.01.01/K.PBD/10/2024 tanggal 28 Oktober 2023 perihal rekomendasi administrasi.
