Upaya Penanganan Kawasan Kumuh, UKM Pramuka Unipa Teken MoU Dengan Satker PKP Provinsi Papua Barat di Manokwari, Rabu (30/5/2018).
Upaya Penanganan Kawasan Kumuh, UKM Pramuka Unipa Teken MoU Dengan Satker PKP Provinsi Papua Barat di Manokwari, Rabu (30/5/2018).
Pendidikan & Kesehatan

UKM Pramuka Unipa dan PKP Sepakat Tangani Kawasan Kumuh

Bagikan ini:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MANOKWARI,sorongraya.co– Dalam upaya penanganan Kawasan Kumuh dan untuk pengentasan nol Hektar kawasan kumuh di Kabupaten Manokwari, Bank Sampah UKM Pramuka Universita Papua (UNIPA) teken Memorandum of understanding (MoU)  atau nota kesepahaman dengan Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Kawasan  Permukiman (PKP) Provinsi Papua Barat di Manokwari, Rabu (30/5).

Selain Bank Sampah UKM Pramuka Unipa, yang turut menandatangani kerjasama/kemitraan juga adalah TPS 3 R dan Komunitas Anak Air Manokwari (KAAM), yang disaksikan langsung Gubernur Papua Barat yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Khusus, Roberth R. Rumbekwan.

Gubernur Papua Barat dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Khusus, Roberth R. Rumbekwan menegaskan bahwa, kawasaan permukiman kumuh yang menjadi prioritas program KOTAKU  (Kota Tanpa Kumuh) Yakni Kota Sorong dan Manokwari seluas 151,78 Hektar, terdiri dari 51,7 Hektar berada di Kota Sorong dan 100.08 Hektar berada di Kabupaten Manokwari.

“Untuk itu,saya meminta kolaborasi dan komitmen nyata  semua pihak dan semua pelaku antara pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya sehingga pengentasan 0 (nol) hektar kawasan kumuh di tahun 2019 dalam mendukung Gerakan program 100 persen air bersih,  0 persen: kumuh dan 100 persen: sanitasi” harap Gubernur

Sedangkan ketua panitia, Achmad Hidayat mengatakan, kegiatan Rapat Konsolidasi Percepatan Penanganan Permukiman Kumuh Prioritas Papua Barat, dengan tema: pembangunan permukiman layak huni dan berkelanjutan.

“Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran Pemerintah Daerah mengenai konsep kekumuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindak lanjut dokumen perencanaan yang telah disusun, penajaman pemahaman terkait dengan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, penentuan kawasan prioritas, prinsip kolaborasi dalam penanganan kumuh, sinkronisasi data dan perhitungan pengurangan luasan kumuh serta pemahaman awal terhadap konsep pembangunan kota berkelanjutan yang akan dicapai pada masa mendatang” jelas Achmad.

Sementara pembina UKM Pramuka Unipa, Yohanes Ada’Lebang mengatakan, Pemerintah, swasta dan masyarakat segera mengambil peran serta berkomitmen dengan langkah tegas serta nyata dalam kolaborasi ini, sehingga peningkatan kualitas dan pemberdayaan masyarakat dengan partisipasi aktif masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

“Kerjasama yang dilaksanakan selama 2 tahun ini lebih efektif  diperlukan perencanaan strategis dan monev dengan melihat kondisi prioritas kumuh Manokwari tahun 2018 pada Kelurahan Wosi, Manokwari Timur dan Manokwari Barat sesuai Target program Kotaku” ujar Lebang.(ken)


Bagikan ini:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.