SORONG,sorongraya.co- Di dalam Rapat Kerja 1 Provinsi Papua Barat Daya yang berlangsung di Hotel Vega, Rabu, 24 Mei 2023, Kepala Bidang Penelitian Kesehatan Kementrian Kesehatan RI, dr. Siswanto MHP, DTM mengatakan ada enam pilar yang di implementasikan untuk melanjutkan pembangunan kesehatan di Provinsi PBD.
Enam pilar yang disebutkan yakni transformasi layanan primer sebagai pondasi, transformasi layanan rujukan rumah sakit, sistem ketahanan kesehatan terkait dengan kemandirian farmasi dan penanganan krisis kesehatan, sistem transformasi pembiayaan kesehatan dan transformasi layanan kesehatan.
” Kami berharap, Raker pertama ini dapat menjalin komunikasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota,” kata Siswanto, Rabu, 24 Mei 2024.
Siswanto mengaku bahwa dengan adanya pandemik Covid-19 yang lalu, sistem kesehatan masih perlu ditingkatkan secara ketat.
” Transformasi kejahatan ini tentunya diupayakan dalam rangka untuk mendapatkan formula sistem kesehatan yang lebih efektif dan efisien dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Siswanto.
Tak hanya itu, lanjut Siswanto, pelayanan yang diberikan juga dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas akses stabilitas yang paling utamanya adalah mengurangi disparitas antar wilayah. Ini yang paling penting terutama Indonesia bagian timur.
Siswanto menyebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewenangan masing-masing untuk mewujudkan proklamasi pilar kesehatan.
” Kami berharap dapat berjalan dengan lancar dan dapat menghasilkan rencana aksi program mempercepat implementasi 6 pilar,” ujarnya.
Di waktu yang sama sama, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Netty N Howay menagatakan, harmonisasi kementerian kesehatan provinsi dan kota untuk percepatan program prioritas utama, yakni Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan dokter dan dokter spesialis serta Jaminan Seribu Hari Kehidupan (Jambu Hidup) dan Program Nasional penurunan angka stanting.
” Provinsi dan kabupaten/kota, masing-masing bekerja sama sesuai dengan pekerjaan yang dibantu dengan UNICEF,” ujarnya.
” Provinsi PBD punya banyak kebijakan yang diarahkan oleh gubernur melalui dinas teknis yang akan dikerjakan secara bertahap,” tambahnya.
Netty menilai, perlunya kebijakan keuangan, seperti BPJS kesehatan. Ada beberapa kabupaten yang tidak membayar iuran BPJS sehingga dibayarkan oleh dinas kesehatan provinsi PBD.
” Kota Sorong 8 miliar tunggakan dan kabupaten Sorong Selatan 3 miliar sehingga dianggarkan dananya dalam DPA sebesar 11 miliar,” tutupnya.
