SORONG,sorongraya.co,- Bupati Sorong Selatan, Samsudin Anggiluli mengakui bahwa masih banyak anak asli Papua yang putus sekolah di wilayahnya.
Hal ini terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) dan seminar hasil penelitian partisipasi usia sekolah dan pengembangan model pendidikan di Kabupaten Sorong Selatan yang digelar di Aston Hotel Sorong and Conference Centre, Rabu, 20 September 2023.
Bupati Sorsel mengatakan data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa partisipasi siap sekoah anak-anak asli Papua yang ada di Papua Barat sebanyak 68 ribu.
Sementara itu, anak-anak asli Papua yang usia sekolah tapi tidak sekolah dan sudah sekolah namun malas sekolah dan tidak sekolah dari SD SMP sampai SMA, angkanya sangat tinggi mencapai 86 ribu anak.
Bupati Sorsel mengaku, khusus di kabupaten Sorong Selatan, data BPS menunjukkan hampir 7.000 anak asli Papua tidak sekolah.
” Kalau saya dua periode, tidak menyiapkan pendidikan bagi generasi depan tidak ada artinya. Jika tidak menyiapkan itu untuk masa depan maka akan menjadi ancaman bagi kami di daerah,” kata Samsudin saat menyampaikan sambutan.
Lebih lanjut Samsudin mengatakan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan perguruan yinggi untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait data anak asli Papua yang putus sekolah di Sorong Selatan.
” Bisa saja data BPS 7.000 atau mungkin saja bisa lebih. Kami akan kembangkan dan bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk melakukan penelitian,” ujarnya.
Selain persoalan pendidikan, Samsudin juga menyoroti persoalan akses kesehatan di Papua. Karenanya, pemkab Sorsel juga akan bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk melakukan penelitian terkait akses kesehatan di Papua.
” Bukan hanya pendidikan tetapi juga persoalan akses kesehatan yang ada di Papua sehingga bisa mengetahui persoalan yang ada di Papua Barat Daya,” pungkasnya.
Sementara, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad yang diwakili Staf Ahli Gubernur Papua Barat Daya Bidang Ekonomi, George Yarangga berterima kasih kepada Rektor Universitas Papua (UNIPA) yang telah memberikan dukungan kepada pemkab Sorong Selatan.
” Pemerintah Provinsi PBD harus memastikan tidak boleh ada anak penduduk yang tidak bersekolah. Semua harus memperoleh pendidikan yang layak. Apalagi UU Otsus telah mengamanatkan demikian undang-undng otsus papua sendiri,” ujar George Tetangga.
” Saya percaya apa yang kita pelajari akan juga berdampak untuk kabupaten-kabupaten dan kota lainnya,” tambahnya.
Yarangga lalu menyebut, kunci keberhasilan pendidikan di provinsi Papua Barat Daya adalah kecukupan jumlah dan kualitas guru di sekolah negeri maupun swasta.
