MANOKWARI,sorongraya.co – Kehadiran tiga utusan Presiden RI Joko Widodo di Manokwari Provinsi Papua Barat dinilai tak memberi solusi alias tak menyelesaikan persoalan di tanah Papua khususnya di Papua Barat.
Ketiga utusan tersebut adalah Menteri Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, H. Wiranto, Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri, Jenderal Polisi H. M.Tito Karnavian.
Pernyataan tersebut dilontarkan Tokoh Masyarakat Papua, George C. Auparay dalam pertemuan bersama tiga pejabat negara yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, adat dan agama di Kabupaten Manokwari, sekira pukul 15.00 di Swissbell Hotel Manokwari, Kamis (22/08).
Ia mengatakan, bahwa persoalan penghinaan kepada rakyat papua bukanlah pertama kali. Menurutnya apa yang terjadi di Surabaya merupakan rasisme atau penghinaan yang sangat menyakiti hati rakyat papua.
“Ini penghinaan yang luar biasa bagi kami, untuk itu menjadi perhatian supaya jangan minta maaf, besok lusa terjadi lagi,” ucapnya.
Menurut Auparay, pemerintah semestinya mampu menghadirkan kepercayaan rakyat papua kepada pemerintah dengan mencegah hal-hal sebagaimana yang terjadi di Surabaya.
“Kami anak bangsa di negara ini, kami harus diakui dengan baik. Kami masuk di NKRI bawa kekayaan besar buat negara ini. Tapi selama 74 tahun Indonesia merdeka kami tidak diakui sebagai anak bangsa Indonesia. Kami menangis, kami susah menatap masa depan kami,” cetus Auparay.
“Menko Polhukam, Panglima TNI dan Kapolri datang hanya bicara-bicara bilang oknum dan minta maaf, kami orang papua tidak terima yang begini. kami punya harga diri. Mereka itu ditugaskan presiden tapi apa yang disampaikan itu tidak menyentuh kami orang papua jadi kami tidak puas,” sambung Auparay, menegaskan.
Pasalnya, kata dia,kunjungan tiga pejabat Negara di Manokwari tersebut, hanya menyampaikan pesan dan arahan dengan tokoh masyarakat, adat dan agama di Kabupaten Manokwari tanpa melibatkan masyarakat Papua yang terkait langsung dengan kerusuhan yang terjadi pada beberapa waktu lalu.
Dan tak hanya itu, menurut Auparay, semestinya pemerintah pusat melakukan satu pertemuan yang besar bila perlu digelar dalam dialog Jakarta-Papua, menghadirkan Presiden RI Ir Joko Widodo serta semua elemen masyarakat Papua.
“Presiden mewakili bangsa ini bicara dengan orang papua, jangan anggap orang papua itu biasa-biasa saja, kami akan bertemu dengan Gubernur Papua Barat, kalau perlu tentukan berapa menghadap Presiden” tukasnya.
Menko Polhukam RI, H. Wiranto yang menjawab pernyataan Auparay mengatakan, bahwa hinaan dan cercaan itu, bukanlah datang dari pemerintah namun dari oknum. Untuk itu ia meminta rakyat Papua Barat bisa menyikapi persolan yang dialami oleh mahasiswa di Surabaya dengan bijak.
Dan dalam arahannya, Wiranto membenarkan kehadiran mereka bertiga bersama rombongan hanya untuk membawa pesan perdamaian dan pesan persaudaraan serta bersalaman dengan masyarakat Provinsi Papua Barat di Kota Sorong dan Manokwari.
“Saya bersama Panglima TNI dan Kapolri datang ke Papua Barat membawa pesan bapak Presiden RI, untuk menyalami saudara-saudara kita di sini dan menyampaikan salam hormat serta permohonan maaf dari Bapak Presiden, Joko Widodo kepada masyarakat di (Manokwari, red) sini atas rasisme terhadap mahasiswa papua di Surabaya” kata Wiranto.
Wiranto pun memastikan, bahwa siapapun oknum yang didduga mengeluarkan kalimat rasisme dan melanggar hukum saat mendatangi asrama mahasiswa Papua di Surabaya, akan ditindak tegas.
“Siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum pasti akan ada sangsi-sangsi hukum yang akan dilakukan,” tegasnya.
Dalam pertemuan tetsebut, hanya diberikan kesempatan kepada 2 tokoh masyarakat untuk menyampaikan keluhan ihwal terjadinya kerusuhan di Manokwari. Kedua tokoh tersebut adalah, George C. Auparay dan Wempi Kambu.
Selanjutnya, usai pertemuan, Wiranto bersama rombongan meninggalkan hotel menuju bandara Rendani dan bertolak ke Jakarta. [krs]
