SORONG, sorongraya.co – Ketua Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera) Provinsi Papua Barat Daya (PBD), Yanto Ijie menegaskan bahwa pendidikan gratis bagi Orang Asli Papua (OAP) adalah amanat Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) dan wajib dijalankan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106.
Pernyataan itu disampaikan Yanto dalam momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2025, yang menurutnya harus menjadi pengingat penting bahwa pendidikan bagi OAP bukanlah janji politik, melainkan hak yang dijamin oleh negara.
“Undang-Undang Otsus terbaru, yaitu UU Nomor 2 Tahun 2021, secara tegas menyebutkan bahwa pendidikan mulai dari usia dini hingga perguruan tinggi bagi OAP harus tanpa dipungut biaya. Ini diperkuat dalam PP 106 yang merupakan turunan langsung dari UU tersebut,” kata Yanto, Jumat (2/5/2025).
Yanto menambahkan bahwa sejak diberlakukannya Otsus Jilid II tahun 2022 hingga 2041, pendidikan bagi OAP dari PAUD hingga perguruan tinggi harus sepenuhnya bebas biaya.
“Ini perintah undang-undang. Siapapun dia, kaya atau miskin, bersekolah di negeri atau swasta, wajib menerima pendidikan tanpa pungutan biaya. Tidak ada alasan,” tegas Yanto.
Namun, Yanto menyayangkan masih adanya praktik pungutan di lembaga pendidikan yang melibatkan siswa OAP. Ia juga mengkritik para politisi dan calon kepala daerah yang menggunakan isu pendidikan gratis sebagai komoditas politik.
“Mereka menjual jargon pendidikan gratis, padahal itu sudah menjadi kewajiban negara yang diatur undang-undang. Ini bukan program politis, tapi hak konstitusional,” ujarnya.
Menurut Yanto, jika masih ada OAP yang dipungut biaya pendidikan, maka hal itu mencerminkan kegagalan implementasi Otsus. Ia juga menolak adanya upaya efisiensi anggaran di sektor pendidikan untuk OAP.
“Negara bertanggung jawab penuh. PP 106 ini disusun oleh pejabat negara dengan penuh kesadaran untuk menjamin pendidikan gratis bagi OAP. Jangan dikompromikan dengan alasan efisiensi anggaran,” pungkasnya. (*)
