SORONG,sorongraya.co- Wali Kota Sorong Lambert Jitmau mengatakan, jika Pemerintah Pusat hanya memikirkan Provinsi Papua, kita yang ada di Papua Barat merasa dikucilkan dan tak dihargai.
” Jangan berpikir apabila Papua tidak dimekarkan akan terjadi konflik, kondisi yang sama pun pasti akan terjadi di Papua Barat. Sebagai orang tua sebaiknya mengambil kebijakan yang arif dan bijaksana serta menguntungkan semua pihak di tanah Papua ini, ” ujar Wali Kota Sorong Lambert Jitmau seusai menerima aspirasi pemekaran Provinsi Papua Barat Daya di kantor DPRD Kota Sorong, Senin, 14 Maret 2022.
Wali Kota menambahkan, kalau di Papua, Pemeeintah Pusat memekarkan 3 Daerah Otonom Baru (DOB), kami di Papua Barat hanya minta satu saja. Belum tentu dengan memekarkan 3 DOB bisa merubah kondisi masyarakat di sana.
” Kita ini sama-sama orang Papua, kita sama-sama baku tahu,” kata Lambert.
Lebih lanjut Lambert mengatakan, mereka dapat 3 atau 4 tidak apa-apa. Tapi kalau pemekaran didasarkan pada kajian intelijen nggak cocoklah. Baru persyaratan-persyaratan yang telah dicantumkan di dalam UU mau dikemanakan.
Padahal perjuangan pemekaran provinsi Papua Barat Daya sudah 19 tahun lamanya. Kalau diabaikan bagaimana. Makanya, semua aspirasi harus disampaikan kepada pemerintah pusat,” ujarnya.
Lambert mengingatkan, sebelumnya menetapkan DOB, jangan membuat hal-hal yang dapat menimbulkan perasaan diabaikan, ditinggalkan. Itu tidak boleh. Apalagi semua kepala daerah yang ada di wilayah Sorong Raya memberikan dukungan penuh terhadap pemekaran PBD.
” Dalam segala hal kami siap, Sorong Raya kaya akan Sumber Daya Alam. Semua kepala daerah yang ada di wilayah Sorong Raya dapat beetanggung jawab. Kasih dulu, yang lain-lainnya akan kami lengkapi,” kata Lambert.
Lambert menegaskan, saya inikan pejabat, mereka yang ada di bawah ini sudah capek dan lelah. Diam-diam sudah 19 tahun perjuangan PBD berjalan. Sebagian besar pejuang sudah meninggal.
Orang nomor satu kota Sorong ini meminta jangan berpikir kerdil. Orang Papua tertinggal dalam segala hal. Karenanya untuk menjawab segala tantangan diperlukannya pemekaran daerah kecil maupun daerah besar sehingga rentan kendali bisa di lakukan secara baik.
” Jika demikian, masyarakat akan miskun terus. Di kota Sorong saja setiap tahunnya melahirkan lulusan sarjana dari belasan Perguruan Tinggi, mereka mau dikemanakan,” ungkapnya.
Sebelumnya sekretaris Presidium Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Yan Piter Bosawer membacakan dukungan politik dari seluruh daerah bawahan PBD yang antara lain mendukung kepemimpinan Ir. Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia dalam tugas Kesatuan Negara Republik Indonesia berdasar Pancasila dan UUD 1945.
Kami mempertegas bahwa Papua merupakan bagian integral dari NKRI berdasarkan konsensus politik internasional. Kami mendukung pemberlakuan UU Nomor 2 Tahun 2001 tentang Otsus bagi tanah Papua. Kami mendukung kebijakan strategis politik pemerintah pusat dalam penataan DOB di tanah Papua yang meliputi provinsi Papua Tengah, Pegunungan Tengah dan provinsi Papua Selatan.
Karenanya pernyataan politik kami, mendesak pemerintah pusat agar kebijakan politik pembentukan RUU penataan DOB di wilayah provinsi Papua berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2001 tentang Otsus Papua perlu dilaksanakan secara jujur, adil dan proporsional di wilayah Papua daerah administratif Papua Barat dengan mengajukan RUU tentang provinsi Papua Barat Daya.
Kami mendesak Ketua DPR RI cq Ketua Komisi II DPR RI agar berdaulat atas nama rakyat menggunakan hak inisiatif, menyusun dan mengajukan RUU tentang penataan DOB calon provinsi PBD berdasarkan kewenangan konstitusi yang dimiliki.
Apabila pemekaran tiga provinsi di wilayah provinsi Papua oleh presiden dengan pertimbangan intelijen tanpa memerhatikan syarat fisik dan adminiatratif berdasarkan ketentuan Perppu yang berlaku maka kami akan memberlakukan pergerakan Cipta Kondisi gangguan keamanan di wilayah Papua Barat sebagai wujud akumulasi kekecewaan atas peejuangan kami selama 19 tahun.
