MANOKWARI,sorongraya.co – Ketua RT Kelurahan Padarni, Manokwari Barat, Marten Raubaba menyayangkan akan nasib warganya yang kehilangan rumah pasca insiden kebakaran yang terjadi di Jalan Manado, namun hingga kini tak kunjung mendapat bantuan.
“Sejak kejadian tanggal 30 Desember 2018 itu, sampai hari ini belum ada perhatian atau bantuan dari pemerintah yang bisa buat hati kami senang,” kata Ketua RT 03 RW 05 Kelurahan Padarni, Marten Raubaba yang ditemui sorongraya.co di lokasi kebakaran. Sabtu 19 Januari 2019.
Menurutnya, sejak api melahap tujuh kopel rumah yang ditempati 17 Kepala Keluarga (KK) yang seluruhnya berjumlah 31 jiwa tersebut, hingga saat ini tak ada satupun perwakilan pemerintah daerah menemui para korban.
“Kalau menurut saya kurang ada perhatian dari pemerintah. Bahkan, polisi juga tidak ada datang pasang garis polisi di tempat kejadian perkara (TKP) sejak kejadian malam itu, padahal kita sudah melapor ke pak lurah,” terang Marten.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPR PB, Jhon Dimara yang menyambangi para korban kebakaran menyesalkan sikap Pemerintah Daerah yang terkesan lambat dalam merespon peristiwa ini.
“Peristiwa atau bencana sekecil apapun yang menimpa masyarakat, pemerintah harus hadir dan memberikan dukungan baik moril maupun materil, kata dia.
Menurutnya, kehadirannya menemui para korban semata-mata adalah keterpanggilan jiwa sosial dan selaku Wakil Rakyat ia tidak tega melihat dan mendengar keluhan para korban yang hingga saat ini tidak mendapatkan bantuan apapun.
“Pemerintah harus segera mengkondisikan para korban kebakaran ini sehingga ada kepercayaan masyarakat untuk pemerintah. Ini terlihat sangat masif sekali, sampai sekarang korban belum mendapat kejelasan dalam hal bantuan. Kita harap ada diperhatikan secepatnya oleh pemda,” harapnya.
Ia juga menyinggung soal berkurangnya anggaran cadangan atau dana taktis tahunan yang diperuntukan sebagai bantuan sosial seperti bencana alam dan kebakaran.
Disebutkan, tahun 2019 Pemerintah Papua Barat hanya menganggarkan Rp 10 miliar. Dimana di tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp 20 miliar.
Semestinya kata dia, seiring naiknya APBD, dana tersebut juga harus meningkat. Karena bencana alam atau peristiwa kebakaran tidak pernah diduga kapan terjadi dan berapa jumlah yang dibutuhkan.
“10 miliar ini sangat kurang menurut hemat saya. Karena ini dana cadangan untuk 1 tahun mengcover seluruh kabupaten/kota. Sedangkan kejadian atau bencana tanpa diketahui waktu dan berapa kali akan terjadi,” tuturnya.
Ia menyarankan agar anggaran tersebut sebaiknya dititipkan di SKPD teknis terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sehingga dengan sigap bergerak memberikan bantuan ketika terjadi bencana atau kebakaran.
“Tapi anggarannya dititipkan di keuangan dan dibawah kendali sekretariat daerah. Saya pribadi berharap para korban bisa segera mendapat bantuan sehingga jelas tempat tinggalnya kedepan,” tandasnya. [krs]
