Ketua Komisi B Bidang Anggaran, Jhon Dimara, SH /Foto: Kris Tanjung
Metro

APBD Naik Rp 1 Triliun, DPR PB Harap Pemda Tegas Kawal Penyerapan Anggaran

Bagikan ini:
  • 158
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    158
    Shares

MANOKWARI,sorongraya.co – Mewakili DPR Papua Barat, Ketua Komisi B Bidang Anggaran, Jhon Dimara, SH berharap, Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur Papua Barat harus bersikap tegas dalam mengawal penyerapan anggaran Tahun 2019.

Pasalnya, setiap tahun APBD Papua Barat selalu meningkat, namun tidak dibarengi dengan peningkatan daya serap anggaran.

“Kali ini saja APBD PB 2019 sebesar Rp 8,485 triliun lebih. Artinya, anggaran ini meningkat sekitar Rp 1 triliun dari APBD 2018 setelah perubahan yang nilainya saat itu Rp 7,978 triliun,” kata Dimara kepada sorongraya.co usai menyambangi lokasi kebakaran di Jalan Manado, Kelurahan Padarni Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari. Sabtu, 19 Januari 2019.

Tak hanya itu, ia juga berharap pembagian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bisa berjalan cepat sehingga mendukung proses pelelangan barang dan jasa dengan baik dan tidak terkesan amburadul.

“Pembagian DPA memang harus dipercepat agar kegiatan selanjutnya (Pelelangan barang dan jasa) bisa berjalan baik dan tidak kepepet seperti tahun lalu,” ujarnya.

Menurutnya, peningkatan APBD setiap tahunnya harus dibarengi dengan peningkatan daya serap. Namun, yang terjadi setiap tahun daya serap APBD PB sangat lemah sehingga proses administrasi di setiap SKPD terjadi ketidak maksimalan dan tak jarang menimbulkan konflik tarik ulur dalam internal SKPD.

“Setiap tahun APBD terus bertambah tapi selalu saja penyerapannya tidak maksimal. Ini menjadi bahan evaluasi dan perhatian bapak gubernur untuk tegas sehingga penyerapan bisa maksimal,” imbuhnya.

Ia juga berharap setelah pembagian DPA setiap SKPD harus bergerak cepat menyerahkan dokumennya kepada kelompok kerja (pada) sehingga proses pelelangan atau tender bisa jalan lebih cepat sebelum pemilu 17 April 2019 mendatang.

“Intinya gubernur harus bisa sikap tegas, instruksikan ke setiap SKPD, sehingga awal Maret 2019 tender sudah bisa mulai,” pungkasnya. [krs]


Bagikan ini:
  • 158
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    158
    Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.