RAJA AMPAT, sorongraya.co– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat Daya, Roberth George Yulius Wanma, melaksanakan kegiatan Reses II di Kabupaten Raja Ampat sebagai bagian dari upaya menyerap aspirasi masyarakat. Bertempat di Swainbon, Kabupaten Raja Ampat 19 September 2025.
Dalam kegiatan tersebut, Wanma menyampaikan berbagai kebutuhan mendesak yang diungkapkan oleh warga, khususnya terkait persoalan penerangan dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir.
Roberth Wanma mengatakan, Reses tersebut merupakan reses tahap kedua sejak pelantikan anggota DPR Papua Barat Daya. Menurut Roberth, meskipun pelantikan dilakukan agak terlambat, aspirasi masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Dalam kunjungan ke sejumlah kampung di Raja Ampat, mayoritas warga menyampaikan keluhan terkait kurangnya penerangan.
“Masyarakat dibeberapa kampung meminta agar pemerintah provinsi bekerja sama dengan PLN untuk menyediakan listrik yang memadai. Selama ini mereka hanya mengandalkan genset, dan itu memberatkan karena mereka harus mencari BBM sendiri, yang distribusinya sulit di wilayah kepulauan,” jelas Wanma.
Ia menekankan pentingnya solusi jangka panjang yang tidak justru membebani masyarakat. Dalam situasi ekonomi yang sulit, masyarakat Raja Ampat yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan sangat membutuhkan dukungan infrastruktur dasar, termasuk akses listrik dan internet.
“Tower komunikasi dari Bakti Kominfo yang kami bangun sejak 2022 hanya menggunakan tenaga surya. Tanpa penerangan yang layak, sulit bagi masyarakat mengakses informasi, apalagi internet dan televisi. Kita tidak menuntut semua kampung mendapat listrik penuh, tapi minimal ada penerangan dasar agar mereka bisa mengikuti perkembangan dunia,” ujarnya.
Selain masalah listrik, Roberth juga menyoroti kebutuhan akan kustal atau tempat penampungan hasil laut. Menurutnya, kustal sangat penting bagi nelayan lokal agar hasil tangkapan dapat disimpan dan dijual dalam jumlah besar.
“Kalau ada kustal, masyarakat bisa produksi lebih banyak, jual ke penampung, dan tidak terus-terusan datang ke pemerintah bawa proposal. Kita harus bantu mereka agar mandiri secara ekonomi,” tambahnya.
Dalam konteks potensi daerah, Roberth juga mendorong pemerintah untuk serius mengembangkan sektor pariwisata dan pertanian di Raja Ampat. Ia menilai ikon Raja Ampat sebagai destinasi wisata dunia harus dibarengi dengan pembangunan sektor lain seperti perkebunan dan, jika memungkinkan, pertambangan yang selektif.
“Raja Ampat ini bukan hanya wisata, ada daerah yang berpotensi tambang, ada yang harus dilindungi. Tapi jangan semua hanya dilihat dari kacamata pariwisata atau tambang saja, harus seimbang,” ungkapnya.
Ia pun menyampaikan harapannya agar Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya segera merespons aspirasi ini dengan kebijakan nyata.
“Sudah saatnya pemerintah memberikan bantuan yang berdampak langsung dan bisa dikelola sendiri oleh masyarakat, bukan bantuan jangka pendek. Masyarakat butuh solusi yang berkelanjutan,” tutup Wanma.
