Ratusan massa, termasuk didalamnya sejumlah kepala suku bersemi di kantor Wali Kota Sorong meminta kepada Presiden Joki Widodo segera mekarkan Provinsi Papua Barat Daya. (foto/jun)
Metro

Ratusan Warga Demo Meminta Pemekaran PBD Segera Dilaksanakan

Bagikan ini:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

SORONG,sorongraya.co-Ratusan warga Kota Sorong berbondong-bondong mendatangi kantor Wali Kota Sorong pada Selasa siang 23 September 2020 untuk menyampaikan aspirasi perjuangan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya. Datang dengan membawa spanduk maupun panflet, ratusan warga ini berteriak dengan lantang meminta keadilan kepada Pemerintah Pusat.

Menurut massa yang berdemo, apa yang dilakukan Pemerintah Pusat, dengan hanya memekarkan tiga provinsi di Papua merupakan tindakan yang tidak adil. Karena itu, Papua Barat Daya harus dimekarkan.

Wali Kota Sorong, Lambert Jitmau saat menerima ratusan massa yang berdemo.(foto/jun)

Ketua Tim Presidium Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Yosafat Kambu saat menyampaikan orasi politiknya mempertanyakan ada apa dengan Pemerintah Pusat, yang hanya menyetujui pemekaran tiga provinsi di Papua. Sementara Papua Barat Daya tidak dimekarkan, ada apa.

Sudah 13 tahun lamanya aspirasi pemekaran Papua Barat Daya diperjuangkan. Karenanya kami meminta kepada Wali Kota Sorong harus meneruskan aspirasi seluruh masyarakat ini.

Dengan membawa spanduk dan pamflet, ratusan warga Kota Sorong berdemo di kantor Wali Kota Sorong (Foto/Jun)

Lebih lanjut dalam orasinya, Yosafat menyampaikan, perjuangan pemekaran ini telah mendapat dukungan dari seluruh rakyat yang ada di wilayah Soring Raya. Tidak adil jika Papua Barat Daya tidak dimekarkan.

Kami datang demo di kantor Wali Kota pagi ini secara damai. Kami demo untuk tidak merusak bahkan tidak membuat tindakan anarkis,” ujarnya.

Sebelum menyerahkan aspirasi kepada Wali Kota Sorong, ketua tim presidium pemekaran provinsi Papua Barat Daya didampingi sejumlah kepala suku membacakan sejarah singkat perjuangan pemekaran provinsi Papua Barat Daya.

Jika provinsi Papua Barat Daya tidak dimekarkan, itu artinya pemerintah pusat telah membuat diskriminasi politik. Karenanya Presiden Joko Widodo harus memgambil sikap atas perjuangan masyarakat yang ada wilayah Sorong Raya.

Menanggapi aspirasi masyarakat, ketua tim percepatan pemekaran provinsi Papua Barat Daya, Wali Kota Sorong, Lambert Jitmau menyampaikan, mudah-mudahan kue yang dibagi oleh presiden Joko Widodo, salah satunya di Papua Barat.

Kalau saya tidak salah ingat, apa yang disampaikan presiden, pemekaran tiga provinsi baru, tidak semuanya di Papua, pasti salah satunya di Papua Barat,” ujar Lambert.

Lambert menambahkan, besok saya akan menghadap Gubernur Papua Barat, dan selanjutnya akan bertemu dengan Menteri Dalam Negeri.

Sebagai Ketua Tim Percepatan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya akan memperjuangkan aspirasi yang telah disampaikan. Masyarakat tetap berdoa, semoga perjuangan ini membuahkan hasil.

Setelah berdemo dan menyampaikan aspirasinya keoada wali kota Sorong, massa bergerak menuju kantor DPRD Kota Sorong untuk menyampaikan aspirasi yang sama.[jun]


Bagikan ini:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.