Oleh: Alfaris Yasir (Direktur SAI dan penulis Buku Gerakan Politik Milenial)
SORONG, sorongraya.co – Di negeri dongeng banyak cerita dan perbuatan yang lucu yang membuat rakyatnya tertawa, sampai pada cerita dan perbuatan yang kasar yang membuat rakyatnya meratapi kesedihan dan tak berdaya bahwa cerita itu mendominasi cerita yang lucu.
Di sebrang sana terdengar berita tentang sebuah surat dengan narasi yang rapih yang ditulis oleh sang pemimpin yang berkuasa dengan kroni-kroninya. Dari yang berdasi dan berjas, dari yang bertopi koboi dan dari yang berkaos berkerak yang bermerek yang harganya begitu mahal, dari yang berbatik lokal sampai dari yang bermerek internasional.
Mereka itu adalah para pemimpin yang berkuasa, yang memimpin dan menguasai pelosok negeri itu. Jeritan, penderitaan dan tangisan karena wabah virus covid-19 belum berlalu tetapi marak dan miris terdengar bahkan rakyat mendapatkan surat resmi dari para pemimpin yang berkuasa berupa undang-undang dan perpres investasi miras.
Baca: KNPI Distrik Bagi 1.000 Maske Untuk Pengguna Jalan
Surat resmi itu berupa surat sakti yang bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh rakyatnya. Duhai negeriku begitu sedihkah engkau dilanda musibah, baik dari gempa bumi, banjir, gunung meletus, dari wabah virus corona yang belum-belum berakhir dan usai, bahkan dari kebijakan para pemimpin yang berkuasa. Begitulah yang terjadi.
Investasi negara seharusnya membuat rakyat tersenyum dan sedikit merasakan bahagia, bukan mala membuat rakyatnya kaget dan heran, bahkan merasa lucu dan tertawa yang terbungkus kepedihan kekewatiran terhadap masa depan rakyat negeri ini yang sama-sama kita cintai. Benar kata sang raja dunia invetasi itu tujuan utamanya adalah membangkitkan ekonomi negaranya, tapi substansi tujuannya adalah demi kesejahteraan rakyatnya.
Kini kepemimpinan dan kekuasaan tidak lagi dimaknai sebagai satu kesatuan wadah dan ruang untuk mentransformasikan dan mengaktualisasikan benih-benih kebijakan yang cenderung pada keadilan kebenaran serta yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Padahal kalau kita lihat secara saksama dalam kepemimpinan pasti ada kekuasaan didalamnya.
Baca: Kasus Septi Tank, Hakim Praperadilan Kabulkan Permohonan Muhammad Nur Umlati
Kepemimpinan dan kekuasaan juga sebagai satu kesatuan konsepsi teoritis dan praktis dalam tatan sosial kemasyarakatan yang mengharuskan pemimpin dengan kekuasaannya menjadikan kesempatan dan amanah itu sebagai sarana yang ideal dan efektif menentukan kebijakan yang pro terhadap rakyatnya.
Pada konteks berorganisai atau bernegara tentu kepemimpinan dan kekuasaan harus diartikan sebagai sarana transfromasi dan aktualisasi kebijakan positif dan normatif dalam pandangan rakyatnya bukan dalam pandangan kepemimpinannya dan kekuasaanya.
Kadang dinegeri sebrang sana, kekuasaan pemimpin dan kroninya memandang kebijakan itu tidak melihat dan bersandar pada kaca mata rakyatnya, mala sebaliknya mereka memandang kebijakan dengan kaca mata kekuasaan dan dijadikan sebagai representasi dari keinginan dan harapan rakyatnya.
Begitulah yang terjadi sekarang ini. Ratapan kesedihan dan tangisan serta hilangnya harapan yang ada pada rakyat, kepasrahan adalah jalan satu-satunya untuk menenangkan jiwa-jiwa mereka. Syair-syair suci dari doa yang mengandung makna harapan menjadi ruang menenangkan jiwa meraka yang sobek karena kelalaian para pemimpin yang berkuasa.
Baca: Jelang Muswil, PKB Papua Barat Gelar Rakerwil
Satukan optimisme harapan bahwa pesan-pesan dan janji dari langit adalah sebuah harapan realitas yang akan terwujud dan dijamin oleh masa dimana waktunya akan tiba. Barisan solidaritas kaum mustadafin (golongan lemah); kaum yang hak politiknya dibatasi dan dikebiri, kaum yang secara ekonomi miskin dan kaum yang dibatasi segala kekuatannya.
Doa adalah jalan dan tindakan adalah harapan, pesimisme bukanlah sifat dari rakyat yang ini bangkit dirinya, kelompoknya dan negaranya. Melangkah maju adalah bentuk praktis dari perwujudan kesejahteraan untuk rakyat dan negara. Jadi seharusnya pemimpin dengan kekuasaanya menjadikan kebijakan yang berdasarkan pada keadilan dan keberanaran dan karena rakyat bukan untuk kekuasaannya, apa lagi untuk hal-hal yang tertentu.***
