SORONG, sorongraya.co- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Prof. Dr. Abdul Mu’ti, meresmikan program revitalisasi satuan pendidikan di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman SMK Negeri 1 Kota Sorong, Selasa (26/5/2026).
Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa penerima program revitalisasi tahun 2026 berjumlah 39 sekolah di Kabupaten Sorong dan Kota Sorong dengan total anggaran sebesar Rp20.248.141.375.
“Program revitalisasi tahun 2026 diprioritaskan bagi sekolah terdampak bencana alam, sekolah di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), serta sekolah dengan kondisi bangunan rusak berat,”ujar Abdul Mu’ti dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, pada tahun 2025 jumlah penerima program revitalisasi mencapai 27 sekolah dengan total anggaran sebesar Rp27.614.313.143.
Adapun rincian program revitalisasi tahun 2025 meliputi:
-Kabupaten Sorong: 15 sekolah dengan total anggaran Rp22.672.471.441.
– Kota Sorong: 12 sekolah dengan total anggaran Rp4.941.841.702.
Sementara rincian program revitalisasi tahun 2026 yakni:
– Kabupaten Sorong: 34 sekolah dengan total anggaran Rp16.594.892.775.
– Kota Sorong: 5 sekolah dengan total anggaran Rp3.653.248.600.
Abdul Mu’ti menegaskan, pemerintah berkomitmen melanjutkan program revitalisasi dan digitalisasi pendidikan hingga ke pelosok daerah.
Menurutnya, pemerintah juga berencana menambah alokasi revitalisasi sekitar 6.000 satuan pendidikan. Jika mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan, total revitalisasi pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
“Kami tetap menjalankan arahan Presiden melalui sistem swakelola, di mana sekolah mengelola pembangunan dengan melibatkan kemitraan bersama pihak terkait. Sistem ini dinilai lebih efektif, cepat, hemat, dan kualitas bangunannya juga baik,”ungkapnya.
Selain meningkatkan kualitas sarana pendidikan, program revitalisasi juga dinilai mampu menyerap tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat lokal.
“Minimal satu sekolah melibatkan sekitar 10 tenaga kerja. Pada tahun 2025, revitalisasi terhadap 16.197 satuan pendidikan mampu menyerap sekitar 250 ribu tenaga kerja,”ungkapnya.
Abdul Mu’ti menambahkan, kebutuhan pembangunan sekolah juga melibatkan toko maupun sumber daya yang ada di lingkungan masyarakat setempat sehingga memberikan dampak ekonomi secara langsung.
Melalui program revitalisasi dan digitalisasi tersebut, pemerintah berharap tidak hanya memperbaiki fasilitas pendidikan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta meningkatkan kualitas pendidikan nasional, termasuk di wilayah Papua.
“Program digitalisasi pendidikan bahkan menjangkau daerah pedalaman Papua dengan distribusi menggunakan perahu. Ini menjadi bukti bahwa program pemerintah dapat berjalan dengan dukungan semua pihak,”tutup Abdul Mu’ti.
