SORONG, sorongraya.co – Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi isu krusial yang belakangan ini mendapatkan perhatian luas. Isu ini menjadi ujian penting terkait dengan keterlibatan aparat dalam ruang-ruang sipil yang semakin luas, mengingat tuntutan perubahan dan pembaruan dalam dunia hukum yang terus berkembang.
Ketua Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Kota Sorong, yang hadir dalam acara berbagi takjil menegaskan bahwa revisi UU TNI harus diterima dengan bijak oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia.
“Harapannya, revisi UU TNI ini diterima secara luas oleh masyarakat agar bisa menjadi langkah positif dalam pembaruan hukum di negara kita,” ungkapnya usai bagi takjil di depan Kodim 1802 Sorong, Minggu (23/03/2025).
Ia juga menyampaikan pesan kepada teman-teman mahasiswa dan aktivis yang mungkin memiliki pandangan berbeda mengenai revisi UU TNI.
“Saya berharap mereka bisa menggunakan cara-cara yang elegan dalam menyuarakan pendapat. Misalnya, kita bisa menguji materi pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 yang masih berlaku di Mahkamah Konstitusi. Ini adalah cara yang lebih konstruktif dan sesuai dengan ruang hukum yang ada,” tambahnya.
Acara berbagi takjil yang diadakan di tengah bulan Ramadan ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya revisi UU TNI.
Kegiatan ini bukan hanya sekedar bentuk kepedulian sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mengajak masyarakat lebih peka terhadap dinamika hukum yang berkembang, khususnya mengenai Undang-Undang TNI.
Menurut ketua PERMAHI, revisi UU TNI memang sangat diperlukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
“Hukum harus selalu ada pembaruan. UU TNI yang pertama kali disahkan pada tahun 2004 perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Dengan adanya revisi ini, diharapkan TNI dapat lebih mengedepankan prinsip demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia,” jelasnya.
Meskipun ada berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan ini, ia menekankan bahwa revisi UU TNI adalah bagian dari upaya untuk memastikan bahwa hukum di Indonesia tetap relevan dan responsif terhadap perubahan sosial-politik yang ada.
“Geopolitik memang mempengaruhi, namun pembaruan hukum adalah suatu keharusan,” tegasnya.
Dengan cara-cara elegan dan konstruktif, diharapkan perdebatan mengenai revisi UU TNI dapat berlangsung secara damai dan menghasilkan keputusan yang terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara.
