Charles A. Imbir, Anggota DPRD Kabupaten Raja Ampat. [foto: David-SR]
Metro

Kunjungan Gubernur PB Ke Pulau Fani Dinilai Tak Bermanfaat

Bagikan ini:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WAISAI, sorongraya.co – Anggota DPRD Kabupaten Raja Ampat, Charles A. Imbir mengatakan bahwa kedatangan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan ke Pulau Fani, Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat dinilai kurang bermanfaat.

Menurut Charles, kehadiran Gubernur ke Pulau terluar Indonesia hanya untuk mencanangkan tugu prasasti atau berbicara soal NKRI harga mati, seakan – akan Pulau tersebut sedang direbut oleh orang asing atau negara lain. Karena Pulau Fani dan Miarin maupun Iji sudah dipertahankan secara turun-temurun oleh penduduk setempat.

Bagi Carles, untuk mempertahankan tiga pulau di Kepulauan Ayau hingga ke pesisir Utara itu telah terekam dalam budaya, cerita sejarah serta lagu – lagu oleh masyarakat, sehingga hal tersebut tak menjadi penting untuk dipertahankan.

“Yang lebih penting ialah hak-hak dasar harus dipenuhi, misalnya listrik, air bersih, sekolah kesehatan maupun pengembangan ekonomi rakyat. Daripada berbicara tentang takut kehilangan sebuah pulau, atau tiga pulau sekaligus yang ada di wilayah kepulauan Fani,” kata Carles kepada wartawan di sekretariat Hanura, Jalan Lukas Dailom, Kompleks Kober Oser, Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai, Raja Ampat. Selasa 10 Desember 2019.

Soal batas wilayah, bagi Charles yang paling penting adalah gubernur kapan dapat menyelesaikan perbatasa Pulau Sain antara kabupaten Raja Ampat dengan Halmahera, Maluku Utara sera gubernur kapan dapat selesaikan Salawati Selatan antara kabupaten Sorong dan kabupaten Raja Ampat.

“Itu yang lebih penting, karena perbatasan tersebut justru membuat rakyat semakin bingung, apakah masuknya ke wilayah pemerintahan Halmahera atau kabupaten Sorong. Karena ini terindikasi pada pendanaan dan pembangunan, baik fisik maupun kebijakan anggaran. Sehingga Gubernur dan Bupati harus selesaikan,” cetusnya.

Untuk pengurusan batas wilayah lanjut Carles, itu sudah dianggarkan dan dikerjakan sehingga Pemerintah harus serius untuk menarik kembali wilayah tesebut.

“Jangan sampai ini hanya main mainan atau proyek – proyekan. Kepala daerah kan yang menempatkan orang – orang itu, berarti harus mengerti mereka mampu bekerja dan menyelesaikan batas wilayahnya ,” tandasnya. [dav/sr]


Bagikan ini:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.