SORONG, sorongraya.co – Gubernur Papua Barat inginkan Pemerintah Daerah agar tetap menjaga pencanangan program zona integritas anti korupsi sebagai bentuk komitmen seluruh elemen dalam mewujudkan serta menjaga birokrasi yang bersih di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sorong bahkan Direktorat Jenderal Pajak.
Kepala KPP Pratama Sorong, Simon Petrus Siwi, SE mengatakan pencanangan tersebut untuk mengingatkan kembali seluruh jajarannya menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Pencanangan ini juga sebagai upaya pencegahan korupsi, redivasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah pajak, karena hal ini merupakan suatu gagasan Kementerian Keuangan yaitu Pionir Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Maka di harapkan momentun ini jangan sampai terlambat dan harus dilakukan di semua di intansi.
“Mengingat reformasi birokasi menjadikan ageda pencanangan sebagai program wilayah bebas korupsi, maka diinginkan sehingga dapat mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme,” ujar Simon saat ditemui di ruang kerjanya Selasa kemarin 3 April 2018.
Meskipun zona intergitas bukanlah hal baru dalam tubuh Direktorat Jenderal Pajak, namun diperlukan pengakuan dalam taraf Nasional. Selain itu dirinya ingin mengajak pemerintah daerah dan gubernur untuk serius mengawal pemantapan terhadap pelaporan -pelaporan SP tahunan, karena kepengurusan pembayaran pajak sering mengalami keterlambatan. [dwi]
