WAISAI, sorongraya.co – Ketua sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Raja Ampat, Abdul Wahab Warwey dengan tegas meminta Pemerintah Provinsi Papua Barat segera mengembalikan sistem pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) ke Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat.
Hal itu disampaikan karena selama ini banyak insiden terjadi lantaran kurang adanya pengawasan misalnya, masuknya kapal wisata yang menabrak karang di perairan Raja Ampat.
” Saya secara pribadi merasa khawatir, sebab hal itu diduga bagian dari sabotase, ” kata Tanjung sapaan akrabnya kepada sejumlah media di kantornya, Jumat 17 Januari 2020.
Menurutnya, Raja Ampat masih dikategorikan sebagai kabupaten baru yang tergolong seumur jagung di wilayah Papua Barat, memiliki sektor pariwisata terutama keindahan bawah lautnya yang sangat luar biasa dan sudah dikenal baik Nasional maupun Internasional namun terbatas di sisi pengawasan.
“Suka tidak suka, kedepan kita wajib dan harus mempertegas regulasinya, sehingga lebih teratur dan tertib. Kemudian semua kapal-kapal turis yang masuk raja ampat, wajib memakai guide lokal. Ini sangat penting, karena mereka tidak saja mengantar tamu tetapi punya tanggung jawab moral untuk menjaga wilayahnya jauh lebih baik”, tegasnya.
Abdul Wahab juga menyebut, sampai pada hari ini tercatat sudah lima kapal yang membawa wisatawan maupun turis kandas dan merusak terumbu karang di kawasan perairan Raja Ampat.
“Hal ini harus ditangani dan tentu tidak akan lepas dari pantauan kami DPRD. Selama ini kita berpikir positif, mungkin saja ada hal tidak sengaja dilakukan sehingga kapal-kapal itu bisa menabrak karang, tetapi terus saja terulang dan ditakutkan akan menjadi masalah serius. Untuk itu, penting adanya regulasi untuk tetap menjaga daerah pariwisata ini,” pungkasnya. [dav]
