SORONG, sorongraya.co – Kota Sorong merupakan satu dari daerah di Provinsi Papua Barat yang menjadi konsentrasi Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) mengingat posisinya sangat strategis. Arus perdagangan dan bisnis lebih ramai.
Provinsi Papua Barat sendiri merupakan wilayah ke-13 dalam sejarah pendirian kepengurusan Japnas. Di Japnas ini sama sekali tidak ada batasan, yang terpenting memiliki semangat yang sama untuk mau bersinergi membangun bisnis, silahkan bergabung di Japnas.
“Siapapun boleh bergabung di Japnas. Tidak ada skala atas dan bawah yang terpenting memiliki bidang usaha serta tidak membedakan usia,” kata Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Keanggotaan dan Hukum Pengurus Pusat Japnas, Reza Irsyad Amini seusai pelantikan pengurus Japnas Provinsi Papua Barat di swissbel-hotel, Rabu 30 Oktober 2019.
Secara nasional keanggotaan Japnas sekitar 700 orang, sejak dibentuk tahun 2015 silam, itupun belum termasuk keanggotaan provinsi Papua Barat. Setelah pengurus provinsi Papua Barat dilantik dirinya berpesan agar mereka dapat mengidentifikasi potensi daerah yang bukan didasarkan pada data pemerintah, melainkan dari pelaku usaha.
“Di Papua Barat inikan banyak pelaku usaha yang bergerak di bidang usaha perikanan dan peternakan. Setalah di identifikasi, potensi tersebut selanjutnya di bawa keluar ke wilayah tengah dan barat. Nantinya, dapat bersinergi dengan teman-teman pengusaha yang ada di seluruh nusantara,” pungkasnya.
Ketua Tim Caretaker Nasional Persiapan Pendirian Pengurus Wilayah di seluruh Indonesia ini menambahkan, yang membedakan Japnas dengan organisasi pengusaha lainnya adalah Japnas merupakan action group bukan organisasi seremonial. “Kami tidak pernah mengkritik pemerintah walaupun berkaitan dengan perekonomian. Kami ini melakukan sinergi bisnis dan usaha,” tutur Reza.
Sementara itu, Ketua Umum Japnas Provinsi Papua Barat, Jasper Mario Kasmoen mengatkan bahwa setelah dilantik pihaknya akan menjaring lebih banyak lagi pengusaha yang ada di FakFak, Kaimana, Manokwari.
Sebagai perpanjangan tangan Japnas pusat yang ada di daerah sudah pasti tunduk dan taat terhadap aturan yang telah dibuat pengurus pusat. Kami juga akan bersinergi dengan pemerintah daerah.
Saat ditanya peluang Orang Asli Papua di kepengurusan Japnas Papua Barat, Mario mengakui perbandingannya 40 : 60. Meski demikian, penempatan Orang Asli Papua pada jabatan strategis, salah satunya Wakil Ketua Umum Papua Barat, disamping jabatan Ketua Bidang.
“Satu hal yang perlu diingat bahwa siapapun bisa bergabung di Japnas, yang penting memiliki bidang usaha yang riil,” ujar Mario. [jun]
