KAIMANA,sorongraya.co – Bupati Kaimana, Drs, Matias Mairuma menggelar pertemuan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam rangka menyikapi dan menstabilkan kembali Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Pemerintahan Kabupaten Kaimana. Pertemuan ini guna menindaklanjuti kunjungan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan bersama Pangdam XVIII Kasuari dan Kapolda Papua Barat di Kabupaten Kaimana beberapa waktu lalu.
Berlangsung di Grand Hotel Papua kaimana, Selasa (27/8/2019) pertemuan tersebut dihadiri delapan kepala suku asli Kaimana, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, para kepala suku Nusantara yang ada di Kabupaten Kaimana, dan TNI-POLRI.
Bupati Kaimana Drs. Matias Mairuma dalam arahannya mengatakan, sesuai pokok diskusi Gubernur Papua Barat, Pangdam XVIII Kasuari dan Kapolda bersama Forkopimda beberapa waktu lalu yang membahas dan melihat situasi kamtibmas di Kaimana usai aksi demo, maka sesuai kewenangan seorang Kepala Daerah (Bupati), sudah seharusnya menindaklanjuti pesan Gubernur ke pihak-pihak terkait agar diperbincangkan sesuai mekanisme.
“Pertemuan ini tatap muka bersama, saya menjelaskan kronologi tatap muka ini, sehingga di saat kita melakukan perbincangan, kita tidak berbicara keluar dari apa yang dimaksud dari pertemuan ini. Oleh karena itu, jika ada masalah kita pahami secara baik dan dibahas secara baik pula. Forkopimda diberikan tugas oleh Negara dengan berbagai batasan kewenangan kita masing-masing,”ujar Bupati Matias.
Menurutnya, kondisi yang terjadi beberapa waktu lalu di tanah Papua itu wajar dilakukan karena bersifat solidaritas dimana masyarakat menurut regulasi di Indonesia tentang stop melakukan rasisme dan ujaran kebencian. “Kalau kita ikuti bersama kondisi objektif yang ada, kita telah melakukan hal-hal yang bersifat solidaritas itu, terhadap peristiwa yang beberapa waktu lalu terjadi di Indonesia. Kita telah melakukan aksi unjuk rasa, ini hal wajar saja di lakukan karena unjuk rasa atau demo diperbolehkan. Oleh karenanya ketika unjuk rasa sudah dilakukan dan pernyataan sikap dari masyarakat pun sudah diserahkan kepada pemerintah, maka tugas kita sebagai pemerintah yaitu bagaimana kita menjaga situasi kamtibmas yang aman, selain itu kita menunggu sejauh mana pemerintah pusat dapat segera menyelesaikan tuntutan masyarakat papua sesuai topik yang terjadi,”paparnya.
“Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih bisa hadir dan mengikuti pertemuan ini, dalam rangka membicarakan hal-hal yang holistic untuk kepentingan seluruh warga masyarakat di Kabupaten Kaimana, terlebih lagi untuk Tanah Papua yang penuh damai. Oleh karena itu, saya mengajak semua pihak yang terlibat hadir dalam tatap muka ini agar di dalam pembicaraan dan pembahasan sesuai topik dan konteksnya sehingga tidak keluar dari apa yang diperbincangkan dan hasilnya dapat dipahami dan diterima antara pihak satu dengan pihak lainnya,”tambahnya.
Bupati mengakui, ada beberapa pesan dari Gubernur Papua Barat dan Pangdam XVIII Kasuari, agar masyarakat diharapkan bersabar, karena dipastikan pihak kepolisian akan mengungkap dan menangkap oknum-oknum yang menyampaikan kata-kata rasisme kepada mahasiswa papua di Surabaya dan Malang di kejadian beberapa waktu lalu.
“Kemarin, ada pesan dari bapak Gubernur dan Pangdam, sebelum mereka bertolak dengan pesawat kembali ke Manokwari, pesan mereka bahwa terkait di wilayah Provinsi Papua Barat jangan lagi terjadi hal-hal yang mencoreng. Terkait masalah rasisme yang terjadi beberapa waktu lalu, masyarakat tetap bersabar dan menunggu pihak kepolisian akan mengungkap oknum oknum penyebar rasisme dan ujaran kebencian. Sekiranya, melalui pertemuan ini, kita dapat memberikan pencerahan-pencerahan yang positif kepada masyarakat baik di lingkungan umum maupun di tempat-tempat ibadah seperti gereja dan masjid,”paparnya.
Bupati mengajak Forkopimda di Kaimana agar membangun kembali rasa keamanan, kenyamanan serta keharmonisan yang selama ini sudah berjalan baik. “Tugas kita sekarang bagaimana meyakinkan masyarakat dan membangun kembali kehidupan yang sudah harmonis sekian lama di ini, sebab dalam adat maupun orang tua tidak mengajarkan kita untuk merusak barang milik orang lain. Saya minta partisipasi dan dukungan dari semua pihak, bukan saja delapan suku asli kaimana tetapi suku manapun, kita wajib bergandengan tangan untuk tetap menjaga Kamtibmas aman untuk masyarakat,”pungkasnya.
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kaimana, Frans Amerbay.SE, mengatakan, aspirasi dan dokumen pernyataan sikap dari masyarakat papua di kaimana telah disampaikan dan diserahkan langsung kepada Gubernur Papua barat, tinggal menunggu tindaklanjuti.
“Kami DPRD di seluruh tanah Papua telah berkoordinasi untuk menyikapi persoalan yang terjadi. Kita lagi berusaha untuk memfasilitasi pertemuan dengan pak Presiden Joko Widodo. Semua ini dalam rangka untuk menjaga Tanah papua yang damai,”ujar Frans Amerbay.
Sementara itu, Kapolres Kabupaten Kaimana, AKBP Robertus A Pandiangan,SIK.MH, mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua elemen masyarakat karena pada saat aksi unjuk rasa terkait rasisme yang terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, aksi unjuk rasa di Kabupaten Kaimana dapat dikendalikan, berjalan dengan aman dan tertib.
“Menyangkut masalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban di Kaimana, maka saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat kaimana, karena saat aksi unjuk rasa dilakukan dengan aman, tertib dan bisa dikendalikan. Kita semua harus mengucapkan syukur kepada Tuhan yang sudah menjaga kita semua dan semoga perekonomian kita bisa secepatnya kembali berangsur normal,”pungkasnya. [ron]
