Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Raja Ampat, Mohliyat Mayalibit. /Foto: Derek
Metro

Jaga Batas Wilayah, Kabupaten R4 Akan Dirikan Pos Perbatasan

Bagikan ini:
  • 105
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    105
    Shares

WAISAI,sorongraya.co – Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat, secepatnya akan mendirikan sejumlah pos perbatasan dan pemantauan guna menjaga batas wilayah dengan Negara- negara tetangga.

“Sudah saatnya pemda raja ampat dirikan pos-pos pemantau dan pengawasan yang akan digunakan untuk mengawasi wilayah perbatasan,” kata Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Raja Ampat, Mohliyat Mayalibit. Jumat, 1 Februari 2019

Menurut Mohliyat, hal ini sangat penting dilakukan guna menjaga potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan ekosistem Pariwisata yang sangat melimpah karena secara geografis Raja Ampat merupakan kabupaten kepulauan yang wilayahnya berbatasan langsung dengan dua negara tetangga yakni Australia dan Republik Palau.

“Kami tidak ingin wilayah kami dimasuki oleh orang-orang asing yang tentunya akan berdampak pada hilangnya SDA di daerah kami yang sangat melimpah. Mulai hasil laut, pariwisata yang telah mendunia.”jelas Mohliyat.

Untuk mendirikan pos-pos pengawasan lanjut dia, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini pihak Kementerian Maritim di Jakarta, dimana koordinasi ini sangat penting dilakukan terkait peta wilayah perbatasan terbaru yang telah dikeluarkan oleh pihak Kementerian Maritim pada tahun 2018 lalu.

“Tentunya kami terlebih dahulu akan melakukan rapat koordinasi teknis dengan pihak Kementrian Maritim di Jakarta, selanjutnya kami juga harus melihat secara detail mana batas wilayah Indonesia dan dua negara tetangga tadi, karena kalau dari data yang kami miliki, ada empat wilayah punya kami (raja ampat-red) yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, di distrik misool misalnya, berbatasan langsung dengan australia, sedangkan di kepulauan ayau, berbatasan langsung dengan republika palau. Hal ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah dan para,”terangnya.

Dikatakan lebih jauh, berdasarkan data terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini pihak Kemenko Maritim, untuk wilayah pulau terluar saat ini yang masuk di dalam peta Indonesia ada pulau karangelen, yang mana pulau tersebut berbatasan langsung dengan Republik Palau.

“Kalau awalnya kan sesuai peta itu, ada pulau fani yang masih wilayah raja ampat, nah sekarang sesuai peta yang baru dikeluarkan oleh pihak Kementerian Maritim, ada pulau karangelen yang disana menurut informasi, merupakan wilayah yang mempunyai potensi SDA yang melimpah, kami perlu untuk menetapkan lokasi tersebut untuk pembangunan pos pantau, karena kalau dibiarkan akan berdampak pada masuknya pihak luar yang dapat merampok hasil alam yang berlimpah disana.”ujarnya.

“Sejumlah wilayah ini sesuai aturan, masuk dalam lokasi prioritas dan merupakan tipe B artinya, lokasi tersebut sangat mempunyai potensi yang luar biasa. Kami berusaha semaksimal mungkin agar akses ke daerah tersebut dibuka, termasuk untuk membuka pintu masuk bagi wisatawan. Untuk sekarang belum terjangkau tapi secepatnya akan kami akan siapkan seluruh perangkat dan infrastruktur, ke pulau itu,”tandasnya. [drk]


Bagikan ini:
  • 105
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    105
    Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.