SORONG, sorongraya.co – Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, Dapil Papua Barat Daya, Agustinus R Kambuaya menggelar Focus Group Discussion satu tahun kepemimpinan Elisa Kambu Ahmad Nasrauw munemukan sejumlah kendala dan solusi strategis.
FGD yang digelar di Kryad Hotel, Kota Sorong pada Sabtu, 21 Februari 2026 ini dihadiri para tokoh masyarakat, tokoh pemuda maupun tokoh agama di Papua Barat Daya. Kegiatan yang diinisiasi oleh Senator ARK menegaskan bahwa kebijakan Efisiensi tidak sejalan dengan komitmen pemerintah pusat memekarkan DOB di Tanah Papua.
Dalam FGD tersebut senator ARK yang merupakan Anggota Pansus Otsus dan Panja Pemekaran Papua Barat Daya menjelaskan secara detail kondisi transisi dan perubahan kebijakan prabowo, yang dianggap tidak berpihak pada DOB baru di Tanah Papua.
Ia mengatakan bahwa PBD lahir dari transisi kepemimpinan Nasional Jokowi ke Prabowo. Ketika Jokowi memekarkan DOB di tanah Papua sudah ada skema dukungan pusat untuk DOB.
“Contohnya alokasi awal APBD Rp 3 Triliun kepada Papua Barat Daya. Selain alokasi anggaran, ada dukungan infrastruktur Perkantoran, Penyerahan P3D dan Aset Daerah. Komitmen ketika saya hadir dalam rapat komisi II itu kemudian banyak yang tidak jalan. Infrastruktur Fisik cuma 3 kantor. Sementara penyerahan Aset Sebagai Sumber PAD PBD belum maksimal,” tutur Agustinus Kambuaya.
Setelah Prabowo menjadi Presiden, lanjut Agus komitmen dukungan kepada DOB Baru belum kelihatan keberpihakannya. Kita bisa melihat kebijakan efisiensi turut mencekik pemerintah daerah. Untuk mengoptimalkan aset di butuhkan biaya. Pembangunan dan pelayaan juga menbutuhkan biaya.
Fokus pemerintah pusat kepada Program nasional mengabaikan DOB Baru. Semanggat pemekaran di tanah Papua termarjinalkan di tengah program Nasional yang mendominasi daerah.
Menurut ARK, Proyek Strategis Nasional dalam ketentuannya bukan soal Perkebunan atau Industri semata. Pembangunan Kantor Pemerintah di Provinsi-provinsi pemekaran juga merupakan Proyek Strategis Nasional yang perlu mendapat perhatian serius.
Dengan kebijakan Efisiensi yang melemahkan semanggat pembangunan daerah, harusnya semua infrasktruktur daerah di bangun pemerintah pusat dan di serahkan ke daerah. Ini konsekwensi dari efisiensi yang di lakukan oleh pemerintah pusat.
“Kita berharap, Partai Gerindra Secara Nasional harus memberikan perhatian dan masukan yang baik kepada Presiden terkait komitmen membangun Tanah Papua. Khususnya Daerah Otonomomi baru, termasuk Provinsi Papua Barat Daya. Demikian pungkas Ark Dalam FGD,” pungkasnya.
