SORONG,sorongraya.co– Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya (DPR PBD) menggelar Rapat Paripurna untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Acara berlangsung di Hotel Aston Sorong pada Rabu (18/12/2024), dengan penyampaian Nota Keuangan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa’ad.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPR Sementara, Henry Andrew George Wairara, didampingi Wakil Ketua Anneke Lieke Makatuuk.
Dalam pidatonya, Pj Gubernur Mohammad Musa’ad menyampaikan bahwa Nota Keuangan APBD 2025 dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB). “Alokasi anggaran kami fokuskan pada peningkatan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur,” ujar Musa’ad.
Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi dana otonomi khusus (otsus) Papua untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat adat. Selain itu, efisiensi belanja operasional pemerintah daerah menjadi perhatian utama untuk memastikan efektivitas program pembangunan.
Adapun pembiayaan sebesar Rp5.576.375.845 berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
“Kebijakan rancangan APBD induk Provinsi Papua Barat Daya tahun anggaran 2025 ini kami serahkan kepada DPR PBD untuk diteliti, dikaji, dan ditelaah dalam rangka pengambilan keputusan,” kata Musa’ad.
Setelah menyampaikan pidato pengantar Nota Keuangan, Pj Gubernur menyerahkan dokumen RAPBD 2025 kepada pimpinan DPR PBD untuk dibahas lebih lanjut.
Dalam pemaparan rinci, Pj Gubernur menyebutkan bahwa pendapatan daerah tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp1.693.424.915.206, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp179.828.712.361 , Transfer dari pusat Rp1.508.019.827.000
Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp1.693.424.915.206, dengan rincian, Belanja operasional Rp1.082.029.291.846, Belanja modal Rp363.165.949.391, Belanja tidak terduga Rp9.425.670.831, Belanja transfer Rp238.804.003.138
