SORONG,sorongraya.co-Dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) IV, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Sorong dari Komisi IV melaksanakan reses ke-III tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Lurah Klasabi, Distrik Sorong Manoi, Provinsi Papua Barat Daya, pada Sabtu, 01 November 2025.
Dalam pertemuan tersebut, warga Kelurahan Klasabi menyampaikan sejumlah aspirasi dan keluhan yang mereka alami di wilayahnya, antara lain:
1. Kantor kelurahan Klasabi diharapkan memiliki gedung sendiri dan tidak lagi menyewa.
2. Permintaan pemberian insentif bagi ketua RT/RW.
3. Perbaikan jalan di Kompleks Kokoda, wilayah Kelurahan Klasabi.
4. Penanganan jalan rusak.
5. Penyediaan air bersih.
6. Kelanjutan program PKH (Program Keluarga Harapan) dan BLT (Bantuan Langsung Tunai).
Ketua DPR Kota Sorong, Drs. Ec. John Lewerissa, menjelaskan bahwa aspirasi utama warga berkaitan dengan kebutuhan pembangunan kantor kelurahan yang representatif.
“Aspirasi warga Klasabi yang pertama adalah soal kantor kelurahan. Kondisi lahan di sini cukup sulit karena untuk mencari tanah dengan luas 800 hingga 1.000 meter persegi agak susah. Kami akan berdiskusi dengan dinas pertanahan. Jika memang tidak tersedia lahan sesuai standar, maka pemerintah daerah perlu membeli lahan yang ada agar pembangunan kantor bisa dilakukan,”ujar John.
Ia juga menyoroti masalah banjir rob yang sering terjadi di wilayah Kokoda.
“Memang benar, setiap kali hujan warga di Kokoda mengalami banjir rob. Pemerintah sebenarnya sudah memiliki rencana dan master plan. Nantinya, pembangunan kolam retensi di sekitar area Paragon diharapkan bisa menjadi solusi untuk mengatasi persoalan banjir tersebut,”jelasnya.
John menambahkan, pihaknya akan terus mendorong agar anggaran dan program yang berkaitan dengan penanganan banjir serta kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut bisa segera terealisasi.
Terkait bantuan sosial, John juga menyoroti persoalan PKH dan BLT yang kerap menimbulkan keluhan di masyarakat.
“Selama ini data penerima bantuan ternyata tidak sepenuhnya berasal dari kelurahan, melainkan dari data statistik. Karena itu, saya merekomendasikan agar Komisi IV menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik, supaya validasi data bisa dilakukan dari tingkat kelurahan. Dengan begitu, warga yang benar-benar berhak bisa menerima haknya,”tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR Kota Sorong, Mohammad Saman Bugis, menambahkan bahwa banyak warga mengeluhkan hilangnya nama mereka dari daftar penerima bantuan sosial tanpa penjelasan yang jelas.
“Banyak masyarakat yang biasanya menerima PKH atau BLT tiba-tiba tidak lagi terdaftar di sistem. Setelah kami konfirmasi ke Dinas Sosial, dijelaskan bahwa sistem pusat secara otomatis menonaktifkan penerima yang anaknya sudah kuliah. Namun masyarakat masih kebingungan untuk mendaftar ulang karena prosesnya melalui aplikasi,”ujar Saman.
Ia menegaskan, Komisi IV akan menjadikan persoalan tersebut sebagai bahan evaluasi dan akan segera mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Dinas Sosial sebagai mitra kerja.
“Kami akan memperjuangkan hak masyarakat, terutama mereka yang memang layak dan membutuhkan bantuan. Banyak dari mereka adalah janda, buruh harian, dan warga yang hidupnya masih serba kekurangan. Ini yang harus benar-benar diperhatikan,”tutupnya.
