SORONG, sorongraya.co– Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus memperkuat pembangunan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi dan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Tahun 2026 yang digelar Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Provinsi Papua Barat Daya.
Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang diwakili Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Barat Daya, Yacob Kareth, menegaskan bahwa pembangunan kesejahteraan sosial tidak cukup hanya melalui penyaluran bantuan sosial, tetapi juga harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu mandiri, produktif, dan memiliki daya saing.
“Pemprov Papua Barat Daya meyakini bahwa kesejahteraan sosial tidak hanya diwujudkan melalui pemberian bantuan sosial semata, tetapi juga melalui pembangunan kapasitas masyarakat agar mampu mandiri, produktif, dan berdaya saing. Karena itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi strategi penting untuk mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Yacob saat membacakan sambutan Gubernur. Bertempat di M Kyriad Hotel, Kamis (30/7/2026)
Menurutnya, kegiatan tersebut memiliki nilai strategis karena memperkuat peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai mitra pemerintah dalam membangun masyarakat.
Melalui fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi, pemerintah berharap kelompok-kelompok penerima bantuan mampu mengembangkan usaha produktif, meningkatkan pendapatan, sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru di lingkungan masing-masing.
Yacob menegaskan bahwa bantuan pemerintah hendaknya dipandang sebagai stimulan untuk membangun usaha yang produktif, bukan sekadar bantuan yang bersifat konsumtif.
Ia juga mengajak seluruh penerima bantuan untuk memanfaatkan bantuan tersebut secara bertanggung jawab dengan mengelola usaha secara baik, memperkuat kerja sama dalam kelompok, memanfaatkan pendampingan yang tersedia, serta terus meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan usaha.
“Kepada Dinas Sosial beserta seluruh pendamping sosial, saya berharap agar tidak berhenti pada penyaluran bantuan semata, tetapi terus melakukan pembinaan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi sehingga bantuan yang diberikan benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Yacob menambahkan, keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial, tokoh agama, tokoh adat, hingga masyarakat.
“Dengan semangat kebersamaan, saya yakin berbagai tantangan sosial dapat kita hadapi dan diubah menjadi peluang untuk menciptakan masyarakat yang lebih mandiri, sejahtera, dan berkeadilan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Provinsi Papua Barat Daya, Marius Solossa, menjelaskan bahwa pembangunan kesejahteraan sosial di Papua Barat Daya diarahkan pada peningkatan kemandirian dan kualitas hidup masyarakat, khususnya kelompok rentan dan Orang Asli Papua (OAP).
Menurutnya, sebagai tindak lanjut program pemerintah dalam menuntaskan kemiskinan dan meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat, Dinsos P3A mengoptimalkan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui pemberian fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi secara langsung.
“Kegiatan ini merupakan upaya strategis untuk memberdayakan PSKS agar mampu mengelola dan mengembangkan potensi usaha ekonomi produktif secara berkelanjutan,” jelas Marius.
Selain memberikan bantuan pengembangan ekonomi, kegiatan tersebut juga bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui bimbingan teknis mengenai manajemen keuangan usaha, pengembangan produk, hingga legalitas dasar usaha.
Bantuan yang disalurkan berupa fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat dalam bentuk bahan sembako dan perlengkapan usaha atau perkiosan sebagai modal awal untuk mendukung kemandirian ekonomi keluarga.
Sebanyak 80 peserta Orang Asli Papua (OAP) mengikuti kegiatan tersebut yang berasal dari empat daerah, yakni Kota Sorong sebanyak 20 peserta, Kabupaten Sorong 20 peserta, Kabupaten Sorong Selatan 20 peserta, dan Kabupaten Maybrat 20 peserta.
Seluruh rangkaian kegiatan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat Daya.
Melalui program ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap semakin banyak masyarakat yang mandiri secara ekonomi, mampu mengembangkan usaha produktif berbasis potensi lokal, serta berkontribusi dalam mewujudkan Papua Barat Daya yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
