Mohamad Masyur, Kepala Dinas Sosial Manomwari. [foto: adlu-sr]
Metro

Dinas Sosial Manokwari Memastikan Warga Penerima PKH dan BPNT Tidak Menerima BLT

Bagikan ini:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MANOKWARI, sorongraya.co – Dinas Sosial Kabupaten Manokwari mengaku lambat dalam pemberian berbagai paket bantuan sosial yang di saluran dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi dan Kabupaten.

Penyaluran bantuan di tengah pandemi Covid-19 ini agak terlambat, karena data dari RT/RW harus di verifikasi terlebih dahulu, dan dilanjutkan veeifikasi si tingkat Kelurahan untuk mendapatkan By name By adres,” kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manokwari, Mohamad Masyur, Selasa 5 Mei 2020.

Verifikasi data yang diakukan di Bappeda dan Bagian Pemerintahan Kabupaten Manokwari ini bertujuan untuk menghindari jangan sampai ada warga yang menerima bantuan dobel atau tidak sama sekali.

“Kita tetap melakukan verifikasi data meskipun nantinya ada protes dan tekanan dari masyarakat. Veeifikasi tetap harus dilakukan agar mendapatkan data yang benar,” ujar Mansyur saat ditemui di kantornya.

Lebih lanjut Mansyur mengatakan, berdasarkan petunjuk teknis penyaluran BLT berkisar Rp 1.200.000 per KK. BLT ini diberikan kepada warga yang bukan penerima bantuan PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai diberikan kepada sekitar 9.000 penerima. Setiap KK yang awalnya menerima Rp 150 ribu dinaikkan menjadi 200 ribu per KK, yang diambil dalam bentuk barang.

Penerima bantuan PKH sekitar 9.582 di seluruh Manokwari, sementara data yang kita usulkan ke pusat untuk penerima BLT 6.000 KK. Namun, setelah di verifikasi hanya terdapat 1.200 KK,” ungkapnya.

Mansyur menambahkan, untuk penerima BLT di tingkat Kampung dibebankan kepada Anggaran Dana Desa di setiap Kampung dengan prosentasi pemberian berdasarkan anggaran keseluruhan dana desa yang diterima per Kampung. Sedangkan BLT diberikan di tingkat Kelurahan, khusus di kawasan kota dari Pemerintah Kabupaten. Penerima BLT ini, adalah mereka yang terdampak langsung, seperti pedagang kecil.

Mansyur mencontohkan, misalnya Anggaran Dana Desa yang diterima satu Kampung sekitar Rp 800 juta, maka prosentasi dari dana tersebut yang diperuntukkan BLT sekitar 25 persen begitu seterusnya sesuai alokasi anggaran di tiap Kampung.

Ada juga bantuan BLT yang diberikan Kementrian Sosial. Proses penerimaan BLT dari pusat ini di saluran melalui Kantor Pos Indonesia. Sementara penerima bantuan tunai di kawasan perkotaan di Manokwari akan di berikan dalam bentuk sembako dengan total penerima sekitar 16 ribu KK,” ujarnya. [adl]

Editor: junaedi


Bagikan ini:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.