SORONG, sorongraya.co- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Diskusi Kelompok Terumpun (DKT) Pembinaan Evaluasi Untuk Strategi pembangunan sumber daya manusia pengawas Pemilu, penguatan terhadap peran pengawas pemilu melalui dua bentuk evaluasi penting. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya strategis dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) pengawas pemilu di berbagai daerah, termasuk di Sorong, Bertempat di Sorong, 14 Oktober 2025.
“Pada umumnya sih kegiatannya bentuk evaluasi ada dua. Pertama, evaluasi terkait dengan pembinaan yang dilakukan oleh Bawaslu. Dalam konteks yang kedua, terkait strategi pengembangan SDM,” Herwyn Jefler Hielsa Malonda adalah anggota Bawaslu RI yang menjabat sebagai Koordinator Divisi (Kordiv) Sumber Daya Manusia (SDM).
Kegiatan ini tidak hanya berlangsung di satu wilayah, tetapi dilakukan secara menyeluruh dengan metodebelanja masalah di beberapa tempat. Tujuannya adalah untuk menyerap berbagai masukan, baik dari internal maupun eksternal Bawaslu.
“Nah ini sebenarnya kan tidak sama di sini saja. Kami melakukan kegiatan belanja masalah di beberapa tempat termasuk di Sorong. Kemudian ini mengkolaborasikan, mengkombinasikan konsep pemikiran baik yang ada dari luar tempat kegiatan berasal. Misalnya, dari sumber yang ada kan ada yang akademisi, ada yang pekiat, maupun ada yang mantan bawah seluruh setempat. Kemudian dikombinasikan dengan pengalaman empirik di beberapa Bawaslu daerah,” jelasnya.
Upaya ini menjadi langkah awal dalam menyusun data dan informasi komprehensif, yang nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan rekomendasi pengembangan SDM pengawas pemilu secara nasional.
“Ini sih bagian dari untuk mendapatkan informasi, data yang kompensif. Supaya benar-benar kita nanti akan mendapatkan data isian masalah dalam tujuan pertama, semacam ada kajian policy brief untuk Pengembangan SDM. Rencana Bawaslu ke depan akan ada lupin pengawas, lupin pengembangan SDM pengawas,” terangnya.
Lebih lanjut, hasil dari kegiatan ini juga akan menjadi salah satu referensi dalam penyusunan naskah akademik revisi Undang-Undang Pemilu, yang menjadi fokus Bawaslu dalam jangka panjang.
“Yang kedua ini bagian kecil dari bahan untuk penyusunan naskah akademik undang-undang pemilu penyusulan Bawaslu. Jadi ini konsep-konsep kita ya, apa namanya, konsep for grantee supaya bisa dihasilkan untuk kepentingan bersama,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menekankan pentingnya profil pengawas pemilu yang berintegritas dan berani, karena tugas utama mereka adalah memastikan keadilan dan penyelesaian konflik secara teknis di lapangan.
“Sebagai seorang pengawas, kalau berbicara profil kan pengawas pemilu, ya tadi saya mengatakan dia berani menyerahkan kebenaran, menyerahkan keadilan dengan yendasi oleh tadi, nurani dan etika yang ada. Karena dia harus kuat jadi pengawas milu di depan. Dia kan menyelesaikan masalah. Bawaslu secara teknis menyelesaikan konflik yang ada. Nah, kalau berbicara terkait dengan penyelesaian masalah, potensi tidak disukai dan bagaimana dia mau secara tegas dan lugas menyelesaikan tugas,” katanya.
Evaluasi ini juga menjadi momen refleksi untuk melihat kelemahan dan kekurangan pengawasan yang telah berjalan, termasuk potensi pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran pengawas di berbagai tingkatan.
“Mudah-mudahan ini jadi informat dan bisa saja nanti akan merubah syarat administrasi. Sambil kita semua akan serahkan kepada, dalam hal ini, DPR dan pemerintah. Apa sih sebenarnya yang telah dilakukan oleh pengawas pemilu dan apa yang terjadi sebenarnya? Yaitu kita secara objektif melakukan evaluasi, termasuk ya ada beberapa catatan yang bisa saja sebagai kelemahan, kekurangan, kesalahan, ataupun bahkan pelanggaran dilakukan oleh pengasmi di semua tingkatan sampai ke pengasmi itu,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Cabang Provinsi Papua Barat Daya, Fauzia, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut didampingi anggota lainnya diantaranya Trisnah, Marni dan Yanti mengapresiasi dengan baik.
Fauzia menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Pembinaan Evaluatif untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawas Pemilu yang digelar oleh Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya.
Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi ruang penting untuk memperkuat kapasitas, profesionalitas, dan integritas para pengawas pemilu di Papua Barat Daya.
“Pembinaan evaluatif seperti ini sangat strategis, karena tidak hanya menjadi wadah refleksi atas pelaksanaan pengawasan pemilu sebelumnya. Tetapi juga sebagai langkah nyata membangun SDM pengawas yang adaptif dan berintegritas dalam menghadapi dinamika demokrasi di daerah,” kata Fauzia.
Fauzia juga menambahkan bahwa kolaborasi antara lembaga pengawas Pemilu dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk media, perlu terus diperkuat agar proses demokrasi berjalan lebih transparan dan akuntabel.
“Media memiliki peran penting dalam mengedukasi publik sekaligus menjadi mitra kritis Bawaslu dalam mengawal proses pemilu yang jujur dan adil. Karena itu, sinergi antara pengawas pemilu dan jurnalis harus dijaga, termasuk melalui forum-forum diskusi seperti ini,” tambahnya.
Fauzia berharap hasil dari DKT ini dapat menjadi bahan perbaikan berkelanjutan bagi peningkatan kualitas pengawasan dan penyelenggaraan pemilu di Papua Barat Daya.
